Latihan Soal Tugas Tutorial

 

Kebijakan Publik

Soal Tugas Tutorial 3

1.      Jelaskan pengertian implementasi kebijakan !

2.      Jelaskan 4 (empat) karakteristik implementasi kebijakan menurut D. W. Brinkerhoff dan B. L. Crosby !

3.      Jelaskan pengertian evaluasi kebijakan !

4.      Jelaskan pengertian 3 (tiga) klasifikasi evaluasi kebijakan ; ex-ante, on-going dan ex-post evaluation!

5.      Jelaskan 6 (enam) macam kriteria untuk menilai kebijakan menurut William N. Dunn !

 

1.      Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi mayarakat”. Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008) mendefenisikan implementasi kebijakan ialah suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan.

2.                 Pertama, Kebijakan dapat menggambarkan satu atau semua, dari serangkaian kegiatan, termasuk Pernyataan tujuan yang luas Satu set kerangka kerja maupun visi dan misi sebuah pemerintahan berjalan (dalam konteks tertentu kita pernah mengenal adanya Garis-garis Besar Haluan Negara/GBHN, manifesto politik, dll).

Kedua, Kebijakan dibuat oleh pemerintah dan organisasi yang bertindak atas nama mereka. Seringkali kebijakan dikaitkan dengan pembuatan kebijakan dengan pejabat terpilih, namun realitasnya sebagian besar kebijakan dilakukan oleh birokrasi pemerintah dan berbagai organisasi utusan pemerintah, kuasi-pemerintah dan non-pemerintah.

Ketiga, Kebijakan dapat dihasilkan dari interaksi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan aktor politik non pemerintah (seperti kelompok kepentingan) yang mereka konsultasikan. Dalam sistem yang demokratis, pola kebijakan yang bercorak top-down sudah tidak begitu laku.

Keempat, Studi tentang kebijakan sama besarnya dengan apa yang tidak dilakukan pemerintah. Kajiankajian tentang kebijakan seringkali diidentikkan dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Hal ini tidak sepenuhnya salah, mengingat memang apa yang dilakukan oleh pemerintah perlu payung hukum kebijakan dalam implementasinya.

 

3.      Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.

4.      Menurut Wollman (2007:393) terdapat 3 tipe evaluasi kebijakan yaitu Ex-ante evaluation, Ongoing evaluation dan Ex-post evaluation.

a) Ex-ante evaluation. Adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan dimplementasikan. Secara hipotetik evaluasi tipe ini ditujukan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian awal tentang perkiraan efek atau dampak serta konsekuensi dari kebijakan yang direncanakan atau telah ditetapkan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan atau dengan proses pembuatan kebijakan yang sedang berjalan. Ex-ante evaluation adalah instrumen penting dari penentuan pilihan dari berbagai opsi kebijakan yang ada. Evaluasi tipe ini juga memberikan analisa dampak terhadap lingkungan kebijakan.

b) Ongoing Evaluation. Mengidentifikasi dan mengukur dampak dan hasil dari program yang sedang berjalan. Esensi dari Ongoing evaluation adalah untuk memberikan informasi yang relevan, kembali pada proses implementasi kebijakan, terutama pada tahapan tertentu dari impelementasi kebijakan saat informasi tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki, revisi, "meluruskan" kembali proses impelementasi kebijakan ke arah yang sesungguhnya ingin dicapai.

c) Ex-post evaluation. Menurut Wollman ini merupakan varian klasik dari evaluasi kebijakan. Evaluasi ini ditujukan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Ini juga merupakan evaluasi hasil kebijakan.

 

5.      Fokus permasalahan terkait dengan evaluasi kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berjalan kurang optimal meski telah ada landasan untuk penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikian publik. William N. Dunn (2003: 609) mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan. kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas:

1) Efektifitas (effectiveness) Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.

2) Efisiensi (efficiency) Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

3) Kecukupan (adequacy). Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai. atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan

4) Perataan (equity). Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan. kesempatan pendidikan, atau pelayanan pendidikan kadang-kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing. yaitukeadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risoris masyarakat.

5) Responsivitas (respursiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan - masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6) Ketepatan (appropriateness) Kriterian ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Subscribe to receive free email updates: