JAWABAN Relevan

  

Churchill Mining plc (Churchill). menghadapi masalah terkait adanya pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh pihak PEMDA Kutai Timur atas PT Ridlatama Group pada 4 Mei 2010. Permasalahan ini kemudian menjadi penyebab terjadinya sengketa antara pihak perusahaan Churchill dengan Pemerintah Daerah Kutai Timur.

Upaya Hukum Churchill yaitu melalui anak perusahaan PT Ridlatama Group mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, dengan Register Perkara Nomor 32/G/2010/PTUN.SMD. Namun upaya hukum ini gagal   PTUN Samarinda menilai tindakan Bupati Kutai Timur dalam pencabutan IUP adalah benar, dan tidak melanggar peraturan admisitrasi manapun, bahkan upaya hukum banding dan kasasi malah menguatkan putusan PTUN.

Dengan gagalnya upaya hukum yang dilakukan oleh Churchill melalui jalur badan peradilan Indonesia PTUN Samarinda, hal tersebut membuat Churchill memutuskan untuk melakukan upaya hukum melalui Arbitrase ICSID. Pada tanggal 22 Mei 2012, Churchill mengajukan permohonan arbitrase kepada ICSID. Permohonan tersebut diajukan sehubungan dengan adanya sengketa antara Churchill dan Indonesia yang berkaitan dengan investasi Churchill di salah satu perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang industri pertambangan batubara.

Pertanyaan :

1. Silakan saudara analisa mengapa Churchill sebagai pihak yang merasa dirugikan atas keputusan Pemerintah Indonesia, dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, dan juga mengajukan gugatan arbitrase terhadap Pemerintah Indonesia melalui badan International Centre for Settlement of Invesment Dispute (ICSID)? Jelaskan! 

2. Jelaskan apa alasan pelaku bisnis lebih memilih Arbitrase dibandingkan dengan pengadilan!

Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

1. coba saudara uraikan sejarah perkembangan bantuan Hukum diindonesia ?

2. Jelaskan bagaimanakah perkembangan stalsel dalam pemidanaan ?

3. Jelaskan prosedur pengajuan Grasi bagi seorang narapidana ?

Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

1. Dalam prinsip pembagian kekuasaan negara kekuasaan tidak dibagi habis kepada lembaga negara yang ada, melaikan kekuasaan itu dibagi oleh lembaga yang oleh konstitusi diberikan kewenangan untuk membagi kekuasaan negara. Dalam prinsip pembagian kekuasaan lebih mengedepankan adanya kekuasan tertinggi yang mengatur dan meneria pertanggungjawaban ata spelaksanaan kekuasaan yag diberikan. Salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945 menganut prinsip pembagian kekuasaan yang mengedepankan supremasi parlemen, maka prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. 

    

   • Berdasarkan pada uraian di atas, analisislah pemaknaan kebebasan kekuasaan kehakiman. 

   • Berikan analisis pengujian perundang-undangan dalam perspektif pembagian kekuasaan. 

    

2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 September 2002 No. 05.G/HUM/2001 tentang permohonan uji materiil yang diajukan Para Pemohon Drs.Ec.H. Arwan Karsi MK, Ms dkk. (Ketua dan para wakil Ketua DPRD Propinsi sumatera Barat), terhadap PP No. 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD. Para Pemohon mendalilkan bahwa PP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susduk MPR, DPR, DPRD Pasal 34 ayat (2), (3), (5) serta Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 19 dan 2l yang mengatur tentang penentuan anggaran DPRD adalah merupakan wewenang DPRD yang bersangkutan, bukan diatur dengan PP. Permohonan ini dikabulkan dengan menyatakan batal PP No. 110 Tahun 2000. 

    

   Berdasarkan pernyataan di atas, uraikan kedudukan perkara berdasarkan; 

   • pihak pemohon dan termohon 

   • perihal yang menjadi dasar permohonan  

   • hal-hal yang diminta untuk diputus

Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694 

1. Mr Smith Sam merupakan seorang politisi sekaligus pemimpin partai oposisi Rusia. Suatu waktu konstelasi politik di Rusia memanas, Otoritas dan partai yang berkuasa di Rusia menuduh Mr Smith berencana melakukan kudeta terhadap pemerintah yang berkuasa.  Mr Smith kemudian melarikan diri ke Indonesia.

Setelah sebulan berada di Indonesia, Pemerintah Rusia mengajukan permintaan ekstradisi Mr. Smith kepada Pemerintah Indonesia atas tuduhan rencana kudeta (Rusia dan Indonesia tidak terikat perjanjian ekstradisi)

Pertanyaan:

• a) Berdasarkan kasus di atas, analisalah apakah Indonesia berkewajiban menerima permintaan ekstradisi Rusia?

• b) Berikan analisis alasan atas jawaban saudara!

2. Negara Megame merupakan negara peratifikasi Statuta Roma 1998. Pada tahun 2015, untuk pertama kali dilangsungkan pemilihan umum untuk memilih presiden Megame. Presiden Som Yang yang merupakan presiden yang berkuasa saat itu turut mencalonkan diri. Pada tahun 2015, melawan calon Presiden Ram Yun.

Negara megame terdiri atas dua wilayah besar yaitu wilayah utara yang merupakan wilayah pusat bisnis dan pemerintahan dan didominasi etnis Kanggiri yang. Sementara wilayah selatan merupakan wilayah pedesaan tertinggal namun kaya akan sumber daya alam yang didominasi etnis Zamani. Presiden Som Yang berasal dari etnis Kanggiri, sedangkan pesaingnya calon presiden Ram Yun berasal dari etnis Zamani.

Pada saat mendekati kampanye calon presiden terjadi insiden kerusuhan antar sebagian etnis Kanggiri dengan etnis Zamani di Meruki, suatu daerah yang terletak antara wilayah utara dengan selatan. Kerusuhan dua etnis ini meluas di beberapa distrik. Presiden Som Yang menuduh etnis Zamani merupakan provokator kerusuhan. Dengan dalih untuk menjaga stabilitas kemanan Negara Megame, Presiden Som Yang memerintahkan militer Megame membakar perumahan, sekolah dan rumah sakit etnis Zamani di wilayah selatan. Selain itu ia memerintahkan menembak mati masyarakat beretnis Zamani yang mencegah pembumihangusan rumah, sekolah dan rumah sakit tersebut.

Pertanyaan:

• a) Klasifikasikan kasus di atas termasuk dalam penggaran HAM apa? Berikan analisis saudara!
• b) Berikan analisa saudara, apakah ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan / pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus di atas!

3. Pada tahun 2013, masyarakat Yogyakarta dihebohkan dengan adanya peristiwa penembakan di Lapas Cebongan. Penyerbuan dan penembakan  dilakukan oleh 17 anggota Kopassus dengan sasaran 4 tersangka penganiayaan (yang berujung pada kematian) anggota kopassus yang terjadi beberapa hari sebelumya sebelumnya.

Berdasarkan kasus di atas, analisalah apakah pertanggungjawaban komando berlaku untuk semua tindak pidana yang dilakukan anggota militer? Berikan alasan yang jelas!

Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

Berdasarkan kasus tersebut, maka analisislah:

 

1.   a.    Strategi yang ditempuh perusahaan dalam memilih pasar sasaran (target market) untuk produk Mezura dan jelaskan alasan Saudara! b.    Berada pada tahap daur hidup produk apakah produk Mezura saat ini? Jelaskan jawaban Saudara!      c.    Strategi pemasaran apakah yang dilakukan Mezura pada tahap daur hidup yang telah Anda pilih pada soal no. 1b. Jelaskan jawaban Saudara!

 

2.    Lokasi mana yang paling baik untuk dipilih sebagai pusat distribusi baru dengan menggunakan The factor-rating method!. Uraikan jawaban Saudara!

 

 

3.    Tentukan apakah mesin pengatur suhu tersebut sebaiknya dibeli atau tidak dengan menggunakan metode NPV dengan tingkat bunga yang relevan adalah 11% per tahun! Uraikan jawaban Saudara!

 

4.      a) Jelaskan sumber karyawan yang akan direkrut serta metode rekrutmen/cara pengisian lowongan  karyawan yang akan digunakan untuk mengisi posisi pada pusat distribusi baru!.

b)         Jenis keadilan pengupahan yang diterapkan perusahaan untuk tenaga kerja yang baru!. 

Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

Silakan dianalisis,  

argumen Indonesia mengklaim sebagai negara yang berwenang mengadili pelaku penganiayaan tersebut!. Jawaban anda dikaitkan dengan asas-asas yang terdapat dalam sistem hukum pidana dan sertakan juga dasar hukum yang mengaturnya. 

Apakah hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana tersebut?, berikan argumentasi anda dengan menggunakan asas yang terdapat dalam sistem hukum pidana

Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694 

Apa pendapat Saudara tentang pentingnya audit ketaatan bagi suatu organisasi. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap audit judgment yang diambil oleh auditor? Dan apa yang terjadi jika suatu organisasi tidak mau melakukan audit? Jika terjadi kecurangan, apa yang harus dilakukan oleh auditor? Jangan lupa, gunakan referensi yang relevan dari pernyataan Saudara

Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

Subscribe to receive free email updates: