JAWABAN soal
Tugas.6
Opened: Monday, 6 November 2023, 12:00 AM
Due: Sunday, 19 November 2023, 11:59 PM
To
do: Make a submission
Buatlah sebuah gugatan
Ibu Shinta terhadap Ahli waris lainnya yang menolak memberikan sertifikat tanah
dan bangunan miliknya.
Adapun uraian kasus
sebagai berikut.
Kronologi Kasus
Waris
Arjuna dan
Shinta menikah pada tahun 1945
dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 7
orang anak.
Pada tahun 1997 Arjuna meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan berupa:
- 1 rumah di Surakarta, Jawa Tengah;
- 1 rumah di Semarang,
Jawa Tengah;
- 1 rumah di Jakarta
Pusat;
- 1 Vila
di tawamangu Karanganyar Jawa Tengah;
- Perkebunan seluas 200
Hektar di Tulungagung Jawa Timur.
Dengan meninggalnya Arjuna, dengan demikian terdapat konsekuensi peristiwa hukum dan perbuatan hukum terhadap kepemilikan harta peninggalan Arjuna suaminya, terlebih memiliki ahli waris anak sejumlah 7
orang. Dengan komposisi anak sebagai berikut:
- Hima yang saat ini berstatus sebagai warga negara
Jerman dan beragama katolik;
- Binroto yang saat ini berstatus warga negara
Indonesia dan beragama islam;
- Hendy
yang saat ini berstatus warga negara Indonesia
dan beragama islam;
- Jojon yang saat ini berstatus warga negara
Indonesia dan beragama islam;
- Kasno yang saat ini berstatus warga negara
Indonesia dan beragama islam;
- Darto yang saat ini berstatus warga negara
Indonesia dan beragama islam;
- Darupekok yang saat ini berstatus warga negara
Indonesia dan beragama islam.
Pada tahun 1998
Shinta bersama Jojon telah menjual sebagian waris yang berupa rumah di
Semarang, Jawa Tengah dan 1 Vila di tawamangu Karanganyar Jawa
Tengah. Hasil penjualan harta waris senilai Rp 2 miliar tersebut tanpa persetujuan tertulis dari ahli waris lain ditempatkan di rekening deposito atas nama Jojon dan Jojon akan memberikan uang sebesar Rp
1,5 juta perbulan kepada Shinta Ibunya dan jika sewaktu-waktu di minta uang deposito tersebut dapat di minta oleh
Shinta.
Kemudian pada tahun 2000
Shinta dan Darupekok menjual harta waris perkebunan di tulungagung dan
1 rumah di jakarta Pusat serta rumah di
Surakarta dengan total nilai Rp
7 miliar dan pembagian waris dengan komposisi Rp 4 miliar di bagi prorata kepada Shinta
dan 6 ahli warisnya. Sedangkan Rp
1 Miliar untuk Darupekok. Sisa Rp
2 miliar dibelikan rumah di
Surakarta dengan atas nama Shinta atas dasar kesepakatan dana
Rp 2 Miliar tersebut merupakan bagian Shinta sendiri.
Pada tahun 2023 Shinta
sakit keras dan di rawat oleh anaknya yang bernama Hendy. Pada tahun
2023 tersebut hingga kini anak-anak lainnya tidak memberikan uang untuk biaya
hidup Shinta. Kemudian, Shinta hendak menjual rumahnya di Surakarta tersebut
mengingat rumah tersebut atas nama Shinta. Tetapi ternyata sertifikat rumah
dipegang oleh kasno. Dengan kondisi ingin menjual rumahnya Shinta meminta
sertifikat rumahnya tersebut yang berada di tangan anaknya bernama
Kasno. Kasno dan anak-anak lainnya menolak memberikan sertifikat tanah
rumah Shinta dengan alasan bahwa rumah tersebut dibeli atas dasar Patungan
dengan ahli waris lainnya (anak-anaknya). Padahal objek
tanah sertifikat tersebut bukanlah dari patungan ahli waris lainnya.
Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal
Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694
judul Tugas 2: Studi Lapangan
Tentang Implementasi Kurikulum
Merdeka
•
Deskripsi: Pilih salah satu sekolah dasar di sekitar
sekolah Anda yang telah mulai menerapkan kurikulum merdeka dan Anda anggap baik.
Melakukan observasi dan wawancara dengan guru
dan siswa untuk mengetahui hasil implementasinya, diantaranya: bagaimana
proses implementasi, hambatan
apa yang dihadapi, dan bagaimana solusi yang diterapkan.
Hasil studi lapangan disusun dalam
bentuk laporan dengan panjang 5-7 halaman, dilengkapi dengan dokumentasi visual (foto, video,
atau dokumen lainnya
yang sesuai).
•
Komponen Penilaian Tugas Mahasiswa:
1. Kemampuan observasi dan wawancara (kisi-kisi observasi dan daftar
pertanyaan).
2. Kejelasan analisis
dan interpretasi data (dilengkapi tabel data dan hasil analisis).
3. Kemampuan menyajikan solusi berdasarkan hambatan
yang dihadapi.
4.
Pemahaman tentang
dinamika implementasi di lapangan.
5. Kesesuaian antara data empiris
dengan prinsip kurikulum merdeka
Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal
Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694
|
TUGAS TUTORIAL 2 Nama
Mata Kuliah : Penelitian Tindakan Kelas Pokok Bahasan :
1. Merancang Penelitian Tindakan Kelas 2. Melaksanakan Perbaikan Pembelajaran Tutor Pengembang soal:
Hengki
Fikra, S.S.,M.Pd Masa Tutorial : 2023.1 No. Soal : 1,2,3 Skor maksimal : 100 Jenis tugas : Unjuk Kerja Kompetensi Khusus
Tugas |
|
Setelah mempelajari modul 1 sampai dengan modul 4,
maka |
|
sebagai tindak
lanjut buatlah proposal Penelitian Tindakan Kelas |
|
(PTK) dengan
berdasarkan pada sistematika penulisan proposal |
|
|
|
|
|
|
Proposal PTK
yang Anda buat merupakan proposal penelitian yang |
|
dilakukan di lembaga pendidikan tempat Anda mengajar! |
|
|
Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal
Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694
1.
Kasus
Bukan rahasia lagi fenomena kasus rakyat jelata
yang terjerat hukum karena kasus sepele dan kecil sudah berlangsung sejak lama
di Indonesia. Apapun itu bentuk kasusnya memang harus diproses secara ketat,
namun tidak sedikit hukum yang diberlakukan untuk rakyat kecil kadang dipandang
tidak tepat sasaran, diantaranya yang menjerat orang-orang sudah lanjut usia
dan melakukannya terpaksa karena himpitan ekonomi. Tidak sedikit tuduhan pidana
serta kerugian yang ditimbulkan sangatlah ringan, namun faktanya mereka tetap
di proses dan berujung kepada hukuman penjara.
Salah satu contoh adalah kasus yang menimpa
nenek Saulina Boru Sitorus di medan, pada 29 Januari 2018 nenek berumur 92
tahun tersebut divonis hukuman penjara 1 bulan 14 hari karena terbukti
melakukan perusakan akibat menebang pohon durian berdiameter lima inci milik
kerabatnya yang berada di tanah wakaf di Dusun Panamean Desa Sampuara, Uluan,
Toba Samosir Sumatera Utara.
Tak terima kerabatnya melaporkan ke
polisi. Kasus ini, semakin menyedot perhatian karena anak-anak dari nenek
Saulina ikut didakwa. Bahkan hakim dinilai terlalu dini memutuskan bahwa tanah
tersebut milik pelapor. Keenam anaknya divonis hukuman masing-masing 4 bulan 10
hari. Padahal menurut pengakuan Saulina seperti dikutip dari kompas.com dirinya
dan anak-anak pernah meminta maaf kepada pelapor, namun upaya damai tidak
tercapai karena mereka tidak sanggup menuruti nominal pelapor yang mecapai
ratusan juta.
Sumber:bangka.tribunnews.com
Pertanyaan:
Berikanlah pandangan anda didasarkan pada
analisis yang kongkrit dalam pemahaman dan pengaturan tentang Hak Asasi Manusia
terkait adanya permintaan sejumlah nominal yang mencapai ratusan juta oleh
pelapor kepada keluarga nenek Saulina untuk upaya damai dalam perkara tersebut!
Jelaskan!
2. Kasus
Bukan rahasia lagi fenomena kasus rakyat
jelata yang terjerat hukum karena kasus sepele dan kecil sudah berlangsung
sejak lama di Indonesia. Apapun itu bentuk kasusnya memang harus diproses
secara ketat, namun tidak sedikit hukum yang diberlakukan untuk rakyat kecil
kadang dipandang tidak tepat sasaran, diantaranya yang menjerat orang-orang
sudah lanjut usia dan melakukannya terpaksa karena himpitan ekonomi. Tidak
sedikit tuduhan pidana serta kerugian yang ditimbulkan sangatlah ringan, namun
faktanya mereka tetap di proses dan berujung kepada hukuman penjara.
Salah satu contoh adalah kasus yang menimpa
nenek Saulina Boru Sitorus di medan, pada 29 Januari 2018 nenek berumur 92
tahun tersebut divonis hukuman penjara 1 bulan 14 hari karena terbukti
melakukan perusakan akibat menebang pohon durian berdiameter lima inci milik
kerabatnya yang berada di tanah wakaf di Dusun Panamean Desa Sampuara, Uluan,
Toba Samosir Sumatera Utara.
Tak terima kerabatnya melaporkan ke polisi.
Kasus ini, semakin menyedot perhatian karena anak-anak dari nenek Saulina ikut
didakwa. Bahkan hakim dinilai terlalu dini memutuskan bahwa tanah tersebut
milik pelapor. Keenam anaknya divonis hukuman masing-masing 4 bulan 10 hari.
Padahal menurut pengakuan Saulina seperti dikutip dari kompas.com dirinya dan
anak-anak pernah meminta maaf kepada pelapor, namun upaya damai tidak tercapai
karena mereka tidak sanggup menuruti nominal pelapor yang mecapai ratusan juta.
Sumber:bangka.tribunnews.com
Pertanyaan:
Analisislah
vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada nenek Saulina dan keluarganya
sesuai dengan tujuan hukum berdasarkan pandangan Prof. Satjipto Rahardjo!
Jelaskan!
Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal
Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694
Pada suatu hari,
Bu Tejo membuat mesin pencetak bakso. Mesin pencetak bakso ini sangat mudah untuk digunakan dan belum ada orang
yang dapat membuatnya. Beberapa UMKM membeli mesin ini kepada Bu Tejo sebagai alat modal untuk menjual bakso.
Usaha
yang dilakukan Bu Tejo bukanlah penjual bakso lagi saat ini, melainkan penjual mesin pencetak bakso.
Pertanyaannya :
a. Analisislah apa yang harus Bu Tejo lakukan agar mesin pencetak bakso ini tidak ditiru oleh
orang lain?
b. Hukuman apa yang dapat diberikan kepada pihak lain
yang meniru Bu Tejo dalam pembuatan mesin pencetak bakso? Sebutkan dasar hukumnya.
c. Analisis apakah Hak yang sudah Bu Tejo daftarkan dapat diturunkan pada anak dan cucunya?
Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal
Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694
Uraikan Komponen Upah Minimun
yang dipergunakan dalam sistem pengupahan di Indonesia !
Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal
Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694
Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan sanksi administratif berupa
paksaan pemerintah kepada Pertamina Refinery Unit V di Balikpapan, Kalimantan
Timur, pada 30 April 2018. Kalangan organisasi masyarakat sipil meminta KLHK
maupun Pertamina, transparan dalam pelaksanaan dan pengawasan sanksi itu.
Berdasarkan
informasi yang diperoleh Mongabay, ada tujuh sanksi kepada
Pertamina. Pertama, pemulihan lingkungan terdampak tumpahan minyak. Ada 12
lokasi tersebar di pantai, kawasan mangrove dan lain-lain. Sanksi ini perlu
dilaksanakan pemulihan selama 180 hari.
Kedua,
perubahan izin lingkungan agar dampak operasional single point
monitoring itu terhadap alur pelayaran umum masuk dalam dampak penting
hipotetik pada kajian analisa mengenai dampak lingkungan (180
hari). Ketiga, dampak lalu lintas kapal pada keamanan penyaluran pipa
bawah laut (180 hari).
Keempat,
audit lingkungan terhadap seluruh operasional kegiatan dengan memasukkan risiko
terhadap seluruh pipa kilang dan proses produksi (180 hari). Kelima,
membuat sistem penanganan dini tumpahan minyak, dengan membuat SOP (30 hari)
dan membuat sistem pemantauan otomatis pengiriman minyak mentah dari terminal
Lawe-Lawe menuju Pertamina Balikpapan (90 hari).
Keenam,
inspeksi pipa secara berkala setahun sekali (30 hari). Ketujuh, tata kerja
penggunaan alat pengoperasian pompa (transfer crude oil) dalam keadaan darurat
(30 hari).
Berdasarkan
kasus di atas
- Jelaskan
bentuk-bentuk sanksi paksaan pemerintah!
- Apakah
paksaan pemerintah dapat diberikan tanpa didahului dengan sanksi teguran?
Jelaskan bilamana hal tersebut terjadi?
Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal
Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694
0 Response to "JAWABAN soal"
Posting Komentar