JAWABAN soal

Tugas.6

Opened: Monday, 6 November 2023, 12:00 AM

Due: Sunday, 19 November 2023, 11:59 PM

To do: Make a submission

Buatlah sebuah gugatan Ibu Shinta terhadap Ahli waris lainnya yang menolak memberikan sertifikat tanah dan bangunan miliknya.

Adapun uraian kasus sebagai berikut.

Kronologi Kasus Waris 

Arjuna dan Shinta menikah pada tahun 1945 dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 7 orang anak. Pada tahun 1997 Arjuna meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan berupa: 

1. 1 rumah di Surakarta, Jawa Tengah; 

2. 1 rumah di Semarang, Jawa Tengah; 

3. 1 rumah di Jakarta Pusat; 

4. 1 Vila di tawamangu Karanganyar Jawa Tengah; 

5. Perkebunan seluas 200 Hektar di Tulungagung Jawa Timur. 

Dengan meninggalnya Arjuna, dengan demikian terdapat konsekuensi peristiwa hukum dan perbuatan hukum terhadap kepemilikan harta peninggalan Arjuna suaminya, terlebih memiliki ahli waris anak sejumlah 7 orang. Dengan komposisi  anak sebagai berikut: 

1. Hima yang saat ini berstatus sebagai warga negara Jerman dan beragama katolik; 

2. Binroto yang saat ini berstatus warga negara Indonesia dan beragama islam; 

3. Hendy yang saat ini berstatus warga negara Indonesia dan beragama islam; 

4. Jojon yang saat ini berstatus warga negara Indonesia dan beragama islam; 

5. Kasno yang saat ini berstatus warga negara Indonesia dan beragama islam; 

6. Darto yang saat ini berstatus warga negara Indonesia dan beragama islam; 

7. Darupekok yang saat ini berstatus warga negara Indonesia dan beragama islam. 

Pada tahun 1998 Shinta bersama Jojon telah menjual sebagian waris yang berupa rumah di Semarang, Jawa Tengah dan 1 Vila di tawamangu Karanganyar Jawa Tengah. Hasil penjualan harta waris senilai Rp 2 miliar tersebut tanpa persetujuan tertulis dari ahli waris lain ditempatkan di rekening deposito atas nama Jojon dan Jojon akan memberikan uang sebesar Rp 1,5 juta perbulan kepada Shinta Ibunya dan jika sewaktu-waktu di minta uang deposito tersebut dapat di minta oleh Shinta.  

Kemudian pada tahun 2000 Shinta dan Darupekok menjual harta waris perkebunan di tulungagung dan 1 rumah di jakarta Pusat serta rumah di Surakarta dengan total nilai Rp 7 miliar dan pembagian waris dengan komposisi Rp 4 miliar di bagi prorata kepada Shinta dan 6 ahli warisnya. Sedangkan  Rp 1 Miliar untuk Darupekok. Sisa Rp 2 miliar dibelikan rumah di Surakarta dengan atas nama Shinta atas dasar kesepakatan dana Rp 2 Miliar tersebut merupakan bagian Shinta sendiri. 

Pada tahun 2023 Shinta sakit keras dan di rawat oleh anaknya yang bernama Hendy. Pada tahun 2023 tersebut hingga kini anak-anak lainnya tidak memberikan uang untuk biaya hidup Shinta. Kemudian, Shinta hendak menjual rumahnya di Surakarta tersebut mengingat rumah tersebut atas nama Shinta. Tetapi ternyata sertifikat rumah dipegang oleh kasno. Dengan kondisi ingin menjual rumahnya Shinta meminta sertifikat rumahnya tersebut yang berada di tangan anaknya bernama Kasno. Kasno dan anak-anak lainnya menolak memberikan sertifikat tanah rumah Shinta dengan alasan bahwa rumah tersebut dibeli atas dasar Patungan dengan ahli waris lainnya (anak-anaknya). Padahal objek tanah sertifikat tersebut bukanlah dari patungan ahli waris lainnya. 

 

   Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

                Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

judul Tugas 2: Studi Lapangan Tentang Implementasi Kurikulum Merdeka

 

•      Deskripsi: Pilih salah satu sekolah dasar di sekitar sekolah Anda yang telah mulai menerapkan kurikulum merdeka dan Anda anggap baik. Melakukan observasi dan wawancara dengan guru dan siswa untuk mengetahui hasil implementasinya, diantaranya: bagaimana proses implementasi, hambatan apa yang dihadapi, dan bagaimana solusi yang diterapkan. Hasil studi lapangan disusun dalam bentuk laporan dengan panjang 5-7 halaman, dilengkapi dengan dokumentasi visual (foto, video, atau dokumen lainnya yang sesuai).

 

 

•      Komponen Penilaian Tugas Mahasiswa:

1.      Kemampuan observasi dan wawancara (kisi-kisi observasi dan daftar pertanyaan).

2.      Kejelasan analisis dan interpretasi data (dilengkapi tabel data dan hasil analisis).

3.      Kemampuan menyajikan solusi berdasarkan hambatan yang dihadapi.

4.      Pemahaman tentang dinamika implementasi di lapangan.

5.      Kesesuaian antara data empiris dengan prinsip kurikulum merdeka

Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

TUGAS TUTORIAL 2   Nama Mata Kuliah           : Penelitian Tindakan Kelas Pokok Bahasan                 : 1. Merancang Penelitian Tindakan Kelas                                                   2. Melaksanakan Perbaikan Pembelajaran Tutor Pengembang soal: Hengki Fikra, S.S.,M.Pd Masa Tutorial                     : 2023.1 No. Soal                               : 1,2,3 Skor maksimal   : 100 Jenis tugas                          : Unjuk Kerja   Kompetensi Khusus        Mahasiswa mampu membuat latar belakang masalah Mahasiswa mampu menjelaskan teori yang digunakan untuk menjawab masalah Mahasiswa mampu membuat metodologi penelitian     Tugas

Setelah mempelajari modul 1   sampai dengan modul   4,   maka

sebagai tindak lanjut   buatlah proposal Penelitian Tindakan Kelas

(PTK) dengan berdasarkan pada sistematika penulisan proposal

Buatlah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian!

Buatlah kajian pustaka!

Buatlah metodogi penelitian yang digunakan !

Proposal PTK yang Anda buat merupakan proposal penelitian yang

dilakukan di lembaga pendidikan tempat Anda mengajar!

Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

1.      Kasus

Bukan rahasia lagi fenomena kasus rakyat jelata yang terjerat hukum karena kasus sepele dan kecil sudah berlangsung sejak lama di Indonesia. Apapun itu bentuk kasusnya memang harus diproses secara ketat, namun tidak sedikit hukum yang diberlakukan untuk rakyat kecil kadang dipandang tidak tepat sasaran, diantaranya yang menjerat orang-orang sudah lanjut usia dan melakukannya terpaksa karena himpitan ekonomi. Tidak sedikit tuduhan pidana serta kerugian yang ditimbulkan sangatlah ringan, namun faktanya mereka tetap di proses dan berujung kepada hukuman penjara.

Salah satu contoh adalah kasus yang menimpa nenek Saulina Boru Sitorus di medan, pada 29 Januari 2018 nenek berumur 92 tahun tersebut divonis hukuman penjara 1 bulan 14 hari karena terbukti melakukan perusakan akibat menebang pohon durian berdiameter lima inci milik kerabatnya yang berada di tanah wakaf di Dusun Panamean Desa Sampuara, Uluan, Toba Samosir Sumatera Utara.

 Tak terima kerabatnya melaporkan ke polisi. Kasus ini, semakin menyedot perhatian karena anak-anak dari nenek Saulina ikut didakwa. Bahkan hakim dinilai terlalu dini memutuskan bahwa tanah tersebut milik pelapor. Keenam anaknya divonis hukuman masing-masing 4 bulan 10 hari. Padahal menurut pengakuan Saulina seperti dikutip dari kompas.com dirinya dan anak-anak pernah meminta maaf kepada pelapor, namun upaya damai tidak tercapai karena mereka tidak sanggup menuruti nominal pelapor yang mecapai ratusan juta.

 Sumber:bangka.tribunnews.com

 Pertanyaan:

 Berikanlah pandangan anda didasarkan pada analisis yang kongkrit dalam pemahaman dan pengaturan tentang Hak Asasi Manusia terkait adanya permintaan sejumlah nominal yang mencapai ratusan juta oleh pelapor kepada keluarga nenek Saulina untuk upaya damai dalam perkara tersebut! Jelaskan!

2. Kasus

 Bukan rahasia lagi fenomena kasus rakyat jelata yang terjerat hukum karena kasus sepele dan kecil sudah berlangsung sejak lama di Indonesia. Apapun itu bentuk kasusnya memang harus diproses secara ketat, namun tidak sedikit hukum yang diberlakukan untuk rakyat kecil kadang dipandang tidak tepat sasaran, diantaranya yang menjerat orang-orang sudah lanjut usia dan melakukannya terpaksa karena himpitan ekonomi. Tidak sedikit tuduhan pidana serta kerugian yang ditimbulkan sangatlah ringan, namun faktanya mereka tetap di proses dan berujung kepada hukuman penjara.

Salah satu contoh adalah kasus yang menimpa nenek Saulina Boru Sitorus di medan, pada 29 Januari 2018 nenek berumur 92 tahun tersebut divonis hukuman penjara 1 bulan 14 hari karena terbukti melakukan perusakan akibat menebang pohon durian berdiameter lima inci milik kerabatnya yang berada di tanah wakaf di Dusun Panamean Desa Sampuara, Uluan, Toba Samosir Sumatera Utara.

Tak terima kerabatnya melaporkan ke polisi. Kasus ini, semakin menyedot perhatian karena anak-anak dari nenek Saulina ikut didakwa. Bahkan hakim dinilai terlalu dini memutuskan bahwa tanah tersebut milik pelapor. Keenam anaknya divonis hukuman masing-masing 4 bulan 10 hari. Padahal menurut pengakuan Saulina seperti dikutip dari kompas.com dirinya dan anak-anak pernah meminta maaf kepada pelapor, namun upaya damai tidak tercapai karena mereka tidak sanggup menuruti nominal pelapor yang mecapai ratusan juta.

 Sumber:bangka.tribunnews.com

 Pertanyaan:

Analisislah vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada nenek Saulina dan keluarganya sesuai dengan tujuan hukum berdasarkan pandangan Prof. Satjipto Rahardjo! Jelaskan!

Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

Pada suatu hari, Bu Tejo membuat mesin pencetak bakso. Mesin pencetak bakso ini sangat mudah untuk digunakan dan belum ada orang yang dapat membuatnya. Beberapa UMKM membeli mesin ini kepada Bu Tejo sebagai alat modal untuk menjual bakso. Usaha yang dilakukan Bu Tejo bukanlah penjual bakso lagi saat ini, melainkan penjual mesin pencetak bakso. 

Pertanyaannya : 

 a. Analisislah apa yang harus Bu Tejo lakukan agar mesin pencetak bakso ini tidak ditiru oleh orang lain? 

 b. Hukuman apa yang dapat diberikan kepada pihak lain yang meniru Bu Tejo dalam pembuatan mesin pencetak bakso? Sebutkan dasar hukumnya. 

c.  Analisis apakah Hak yang sudah Bu Tejo daftarkan dapat diturunkan pada anak dan cucunya?

Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

Uraikan Komponen Upah Minimun yang dipergunakan dalam sistem pengupahan di Indonesia !

Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada Pertamina Refinery Unit V di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 30 April 2018. Kalangan organisasi masyarakat sipil meminta KLHK maupun Pertamina, transparan dalam pelaksanaan dan pengawasan sanksi itu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Mongabay, ada tujuh sanksi kepada Pertamina. Pertama, pemulihan lingkungan terdampak tumpahan minyak. Ada 12 lokasi tersebar di pantai, kawasan mangrove dan lain-lain. Sanksi ini perlu dilaksanakan pemulihan selama 180 hari.

Kedua, perubahan izin lingkungan agar dampak operasional single point monitoring itu terhadap alur pelayaran umum masuk dalam dampak penting hipotetik pada kajian analisa mengenai dampak lingkungan (180 hari). Ketiga, dampak lalu lintas kapal pada keamanan penyaluran pipa bawah laut (180 hari).

Keempat, audit lingkungan terhadap seluruh operasional kegiatan dengan memasukkan risiko terhadap seluruh pipa kilang dan proses produksi (180 hari). Kelima, membuat sistem penanganan dini tumpahan minyak, dengan membuat SOP (30 hari) dan membuat sistem pemantauan otomatis pengiriman minyak mentah dari terminal Lawe-Lawe menuju Pertamina Balikpapan (90 hari).

Keenam, inspeksi pipa secara berkala setahun sekali (30 hari). Ketujuh, tata kerja penggunaan alat pengoperasian pompa (transfer crude oil) dalam keadaan darurat (30 hari).

Sumber: https://www.mongabay.co.id/2018/05/23/kasus-tumpahan-minyak-icel-sanksi-administratif-pertamina-harus-transparan/

Berdasarkan kasus di atas

1. Jelaskan bentuk-bentuk sanksi paksaan pemerintah!
2. Apakah paksaan pemerintah dapat diberikan tanpa didahului dengan sanksi teguran? Jelaskan bilamana hal tersebut terjadi?

Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

Subscribe to receive free email updates: