JAWABAN! Paling Relevan

1.Teori kriminologi(SOSI4302), soal : kemukakan dan diskusikan tentang praktek-praktek budaya yang lazim dilakukan oleh struktur masyarakat Indonesia, yang melanggengkan praktek-praktek korupsi

2.Hukum perpajakan(HKUM4407), soal : Jumlah gugatan dan banding pajak (sengketa pajak) yang diajukan wajib pajak ke Pengadilan Pajak tercatat melonjak selama pandemi Covid-19 atau tepatnya pada tahun 2020. Data Pengadilan Pajak menunjukkan bahwa jumlah sengketa pajak pada tahun 2020 sebanyak 16.634 sengketa atau naik sebanyak 10,5 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya 15.048. Jumlah sengketa itu terdiri atas sengketa di tingkat Ditjen Pajak sebanyak 14.660 kasus atau naik 13,8 persen dibandingkan 2019 yang hanya 12.882. Sengketa di Ditjen Bea Cukai sebanyak 1.830 kasus atau turun 14,5 persen dari sebelumnya 2.142 kasus pada 2019.

1. Bagaimana menentukan sengketa tersebut sebagai  sengketa pajak?

2. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pajak melalui peradilan adminsitrasi semu/quasi rechtspraak?

3.Hukum tata negara(HKUM4201), soal : Saudara mahasiswa, dalam Sesi 7 ini kita akan melanjutkan membahas dan mendiskusikan materi tentang Pemilu dan Partai Politik dan Juga Parlemen. 

Bagaimanakah Jenis Perwakilan yang dipraktikan di Indonesia dan Jelaskan hubungan keseimbangan antar kamar yang ada ?

4.Hukum ketenagakerjaan(ADBI4336), soal : Menurut saudara, apa langkah dan tahapan-tahapan yang tepat yang harus dilakukan oleh Pekerja/Buruh ketika terjadi perselisihan hubungan Industrial dengan perusahaan ?  sertakan alasan dasar hukumnya.

5.Hukum perlindungan konsumen(HKUM4312), soal : Untuk memenuhi tujuan dari UUPK pasal 3 angka (1) tentang perlindungan konsumen maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan, ada beberapa lembaga yang diatur di UUPK diantaranya adalah BPSK, BPKN dan LPKSM. Sebutkan tugas-tugas dari BPSK, BPKN dan LPKSM dan bagaimana implementasinya di lapangan disertai contoh.

6.Hukum Lingkungan(HKUM4210), soal : Di era revolusi industri 5.0, peran civil society semakin meningkat. Hal ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran publik terkait isu-isu lingkungan hidup, terutama bagi kalangan generasi muda melalui literasi digital. Diskusikan bagaimana peran literasi digital bagi generasi muda terkait isu-isu lingkungan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan hidup! Jelaskan dengan contoh! 

7.Hukum telematika(HKUM4301), soal : Jelaskan kaitan antara pelanggaran hak cipta berupa penyiaran lagu tanpa izin melalui media internet dan perbuatan melawan hukum?

       Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

1. coba saudara uraikan sejarah perkembangan bantuan Hukum diindonesia ?
2. Jelaskan bagaimanakah perkembangan stalsel dalam pemidanaan ?
3. Jelaskan prosedur pengajuan Grasi bagi seorang narapidana ?

  Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

Desa A merupakan sebuah desa yang memiliki tanah adat yang terus dilestarikan lebih dari 50 tahun oleh masyarakat adatnya. Tanah adat digunakan masyarakat untuk keberlangsungan hidup masyarakatnya. Disatu sisi 5 tahun kebelakang ada sebuah perusahaan membuka perkebunan sawit dengan izin dari pemerintah daerah di tanah adat tersebut.

Pertanyaan :

1. Tentukan cara untuk mempertahankan hak ulayat atas tanah adat tersebut, agar tetap di akui sebagai tanah adat.
2. Bagaimanankah untuk mendapatkan pengukuhan hak masyarakat adat atas tanah adat tersebut.

  Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

Dalam melaksanakan peradilan tidak semua putusan yang dijatuhkan oleh hakim mutlak sudah adil dan benar, selalu ada kemungkinan putusan yang dijatuhkan tidak tepat dan dirasa tidak adil oleh para pihak yang berperkara. Untuk itulah ada Lembaga Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebagai Lembaga yang dapat membantu mengoreksi terhadap putusan hakim pengadilan dibawahnya yang tidak adil dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demi keadilan dan kebenaran setiap putusan pengadilan sebelumnya ada kemungkinan akan dikoreksi dan kesalahan yang dibuat hakim dapat diperbaiki. Pengadilan menyiapkan jalur upaya-upaya hukum yang dapat diikuti demi mendapatkan putusan yang adil sehingga putusan yang keliru dapat diperbaiki.

 

Pertanyaannya :

1. Berikan analisis Anda terhadap macam-macam upaya hukum yang ada pada Hukum Acara Perdata ?
2. Berikan pendapat Anda mengenai perlunya upaya hukum diberikan kepada pihak berperkara terhadap putusan hakim ?
3. Jelaskan secara rinci upaya hukum melawan putusan yang Anda ketahui ?

  Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

Churchill Mining plc (Churchill). menghadapi masalah terkait adanya pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh pihak PEMDA Kutai Timur atas PT Ridlatama Group pada 4 Mei 2010. Permasalahan ini kemudian menjadi penyebab terjadinya sengketa antara pihak perusahaan Churchill dengan Pemerintah Daerah Kutai Timur.

Upaya Hukum Churchill yaitu melalui anak perusahaan PT Ridlatama Group mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, dengan Register Perkara Nomor 32/G/2010/PTUN.SMD. Namun upaya hukum ini gagal   PTUN Samarinda menilai tindakan Bupati Kutai Timur dalam pencabutan IUP adalah benar, dan tidak melanggar peraturan admisitrasi manapun, bahkan upaya hukum banding dan kasasi malah menguatkan putusan PTUN.

Dengan gagalnya upaya hukum yang dilakukan oleh Churchill melalui jalur badan peradilan Indonesia PTUN Samarinda, hal tersebut membuat Churchill memutuskan untuk melakukan upaya hukum melalui Arbitrase ICSID. Pada tanggal 22 Mei 2012, Churchill mengajukan permohonan arbitrase kepada ICSID. Permohonan tersebut diajukan sehubungan dengan adanya sengketa antara Churchill dan Indonesia yang berkaitan dengan investasi Churchill di salah satu perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang industri pertambangan batubara.

Pertanyaan :

1. Silakan saudara analisa mengapa Churchill sebagai pihak yang merasa dirugikan atas keputusan Pemerintah Indonesia, dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, dan juga mengajukan gugatan arbitrase terhadap Pemerintah Indonesia melalui badan International Centre for Settlement of Invesment Dispute (ICSID)? Jelaskan! 

2. Jelaskan apa alasan pelaku bisnis lebih memilih Arbitrase dibandingkan dengan pengadilan!

  Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

PERANAN HUKUM DALAM MENCEGAH PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITICS) DALAM PEMILU DI INDONESIA: UPAYA MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS

Pemilu di Indonesia adalah salah satu Pemilu yang dianggap paling demokratis di seluruh dunia, akan tetapi sebenarnya menyimpan hal-hal yang masih banyak permasalahan didalamnya. Terdapat 3 jenis pemilu di Indonesia yaitu Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), Pemilihan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Pemilihan Presiden (PILPRES). Sejak pemilu dilakukan berdasarkan kebebasan untuk mendirikan partai politik dibuka seluas-luasnya pasca terjadinya perubahan sistem politik otoriter ke demokrasi tahun 1998 dan pada saat yang bersamaan pemilu juga diselenggarakan secara demokratis, akuntabel dan transparan yang dimulai sejak tahun 1999, sejak saat itu pula-lah praktik money politic (politik uang) seakan menjadi sesuatu yang inhern atau melekat pada eksistensi parpol dan pemilu di Indonesia. Sesuatu yang mestinya dihindari karena pemilu pada esensinya harus dimaknai sebagai mekanisme hubungan kontraktual di antara pemilih dengan calon atau kandidat berdasarkan kepercayaan (trust) yang dilandasi oleh nilai-nilai moral. Hal tersebut terjadi sampai dengan pemilu jaman sekarang dan malahan terjadi secara terang-teragan. Hal-hal semacam tersebut tentunya peran hukum sebagai rekayasa social menjadi penting dan terpusat agar menjadi peringatan bagi para pelanggarnya. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), studi kasus (case approach) dan konsep/teori (conseptual approach) yaitu menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu-isu atau permasalahan yang sedang diteliti yaitu politik uang (money politics) dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, mencari modus kasus yang pernah terjadi dan kemudian membentuk konsep hukum/norma yang baik agar tidak terjadi pelanggaran bahkan pidana pemilu. Penyebab Munculnya Politik Uang (Money Politic) yaitu Faktor Patron-Klien, Faktor Kemiskinan, Rendahnya Identitas Partai (Party-ID) di Mata Masyarakat, sehingga konsep hukum yang dapat dilakukan yaitu : Pertama, Hukum diarahkan hanya memberikan sanksi kepada pemberi money politics saja, Kedua, Merubah sistem pemilu proporsional ke sistem pemilu distrik, ketiga Memformulasi janji kampanye dari sekedar “janji politik” menjadi “janji hukum”.

Pertanyaan :

1. Jelaskan, isu hukum apa yang diangkat dari permasalahan diatas ?
2. Jelaskan Penalaran Hukum (legal Reasoning) apa yang digunakan dalam penelitian tersebut?
3. Buatlah Bahan Hukum apa saja yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut ?

  Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

Buatlah sebuah jawaban gugatan dari ahli waris yang menjadi dasar penolakan penyerahan sertifikat tanah dan bangunan milik Shinta tersebut. uraian kasus sebagai berikut. Kronologi Kasus Waris Arjuna dan Shinta menikah pada tahun 1945 dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 7 orang anak. Pada tahun 1997 Arjuna meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan berupa: 1. 1 rumah di Surakarta, Jawa Tengah; 2. 1 rumah di Semarang, Jawa Tengah; 3. 1 rumah di Jakarta Pusat; 4. 1 Vila di tawamangu Karanganyar Jawa Tengah; 5. Perkebunan seluas 200 Hektar di Tulungagung Jawa Timur. Dengan meninggalnya Arjuna, dengan demikian terdapat konsekuensi peristiwa hukum dan perb uatan hukum terhadap kepemilikan harta peninggalan Arjuna suaminya, terlebih memiliki ahli w aris anak sejumlah 7 orang. Dengan komposisi anak sebagai berikut: 1. Hima yang saat ini berstatus sebagai warga negara Jerman dan beragama katolik; 2. Binroto yang saat ini berstatus warga negara Indonesia dan beragama islam; 3. Hendy yang saat ini berstatus warga negara Indonesia dan beragama islam; 4. Jojon yang saat ini berstatus warga negara Indonesia dan beragama islam; 5. Kasno yang saat ini berstatus warga negara Indonesia dan beragama islam; 6. Darto yang saat ini berstatus warga negara Indonesia dan beragama islam; 7. Darupekok yang saat ini berstatus warga negara Indonesia dan beragama islam. Pada tahun 1998 Shinta bersama Jojon telah menjual sebagian waris yang berupa rumah di Semarang, Jawa Tengah dan 1 Vila di tawamangu Karanganyar Jawa Tengah. Hasil penjualan harta waris senilai Rp 2 miliar tersebut tanpa persetujuan tertulis dari ahli waris l ain ditempatkan di rekening deposito atas nama Jojon dan Jojon akan memberikan uang sebesar Rp 1,5 juta perbulan kepada Shinta Ibunya dan jika sewaktuwaktu di minta uang deposito tersebut dapat di minta oleh Shinta. Kemudian pada tahun 2000 Shinta dan Darupekok menjual harta waris perkebunan di tulungagung dan 1 rumah di jakarta Pusat serta rumah di Surakarta dengan total nilai Rp 7 miliar dan pembagian waris dengan komposisi Rp 4 miliar di bagi prorata kepada Shinta dan 6 ahli warisnya. Sedangkan Rp 1 Miliar untuk Darupekok. Sisa Rp 2 miliar dibelikan rumah di Surakarta dengan atas nama Shinta atas dasar kesepakatan dana Rp 2 Miliar tersebut merupakan bagian Shinta sendiri. Pada tahun 2023 Shinta sakit keras dan di rawat oleh anaknya yang bernama Hendy. Pada tahun 2023 tersebut hingga kini anak-anak lainnya tidak memberikan uang untuk biaya hidup Shinta. Kemudian, Shinta hendak menjual rumahnya di Surakarta tersebut mengingat rumah tersebut atas nama Shinta. Tetapi ternyata sertifikat rumah dipegang oleh kasno. Dengan kondisi ingin menjual rumahnya Shinta meminta sertifikat rumahnya tersebut yang berada di tangan anaknya bernama Kasno. Kasno dan anak-anak lainnya menolak memberikan sertifikat tanah rumah Shinta dengan alasan bahwa rumah tersebut dibeli atas dasar Patungan dengan ahli waris lainnya (anak-anaknya). Padahal objek tanah sertifikat tersebut bukanlah dari patungan ahli waris lainnya.

  Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

Subscribe to receive free email updates: