JAWABAN soal

 

No.

Soal

1.

Soal Kasus: Batas-Batas Melakukan Interpretasi Interpretasi hermeneutika hukum merupakan upaya menggali dan merumuskan prinsip-prinsip, yang seharusnya digunakan sebagai acuan memahami, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengungkapkan kompleksitas maksud dan makna teks hukum serta penerapannya dalam proses pengadilan. Makna yang dimaksud bukan sekedar makna literer melainkan makna secara keseluruhan. Norma-norma, aturan-aturan, atau prinsip-prinsipt ersebut terdiri dari prinsip-prinsip umum, sikap dan kehendak baik penafsir,tujuan interpretasi, kepentingan masyarakat, struktur sistem hukum, karakter dan peran penafsir, serta bagaimana memahami dan memperlakukan norma-norma hukum sebagai teks. Dari perspektif hermenetik, putusan pengadilan merupakan suatu proses pembuktian kebenaran hukum dari berbagai ragam sudut pandangan: hukum, tradisi, masyarakat, tujuan sosial, kontekstual, dan sebagainya. Hal ini dalam bahasa yang lain sama saja saat ahli hukum/hakim melakukan analisis terhadap satu persoalan hukum melalui pendekatan analisis “legality dan Legitimacy” atas suatu isu-isu hukum walaupun yang ini tidak selalu spesifik tertuju pada ‘teks’. Namun hakim atau penegak hukum tidak sebebas-bebasnya dapat melakukan interpretasi hukum. Kasus yang digunakan sebagai soal contoh analisis interpretasi hukum di sini adalah Putusan Pengadilan Nomor: 380 / Pid.Sus / 2013 / PN.JKT.UT. Dalam putusan tersebut terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Karena perbuatannya, terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa tahanan. Terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan dapat direhabilitasi.   Pertanyaan/Perintah Soal: Saudara mahasiswa, anda relatif bebas menentukan asumsi-asumsi apa saja yang semestinya melekat, dikenakan dan ada di dalam konteks contoh kasus peristiwa yang diberikan dalam Soal Tugas-2 ini. Sehingga anda-pun dapat berinterpretasi secara relevan faktor-faktor apa saja yang semestinya masuk dalam analisis kasusnya tersebut.   Lakukan analisa batasan-batasan apa saja bagi ahli hukum/hakim/lawyers dapat melakukan suatu penafsiran hermeneutika hukum terhadap suatu peristiwa hukum seperti atas satu contoh kasus Narkotika di atas. (Max 500 kata).

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama, OPen joki Hanya 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

1)      Diskusi 3 administrasi pemerintahan daerah

1. penyusunan APBD dilakukan?
2. Bagaimanakah proses penatausahaan keuangan daerah di Indonesia serta jelaskan permasalahan yang sering terjadi.
3. Jelaskan pembinaan pengelolaan keuangan daerah bersifat umum dan teknis yang dilakukan di daerah kabupaten/kota serta bentuk-bentuk pengawasan keuangan daerah?
4. Bagaimanakah permasalahan yang sering terjadi dalam mekanisme  pengawasan?

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama, OPen joki Hanya 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

No.	Soal
1	Inflasi yang meningkat mengakibatkan jumlah uang beredar meningkat tetapi di sisi lain, inflasi yang tinggi dapat mengakibatkan jumlah uang beredar berkurang. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi!
2	Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu demand pull inflation dan cost push inflation. Jelaskan bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi cost push inflation!
3	Perhatikan tabel berikut:           Sumber: BPS, 2021   Berdasarkan tabel data inflasi di atas, jelaskan apakah Bank Indonesia berhasil mencapai sasaran inflasi.
4	Uraikan bagaimana kebijakan moneter kontraktif dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
5	Jelaskan apa itu sasara akhir (final target) dan berikan 2 contohnya.

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama, OPen joki Hanya 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

No.	Soal
1.	Sejak kehadirannya pada 2004, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kerap memunculkan polemik. Sebagian pihak menilai lembaga tinggi negara ini tidak memiliki fungsi dan tugas sebagaimana mestinya. Keraguan atas efektifitas DPD kian menguat setelah di periode 2014-2019 timbul polemik internal. Mulai dari masuknya anggota DPD ke dalam sebuah partai hingga sengketa antara Ketua DPD Oesman Sapta Oddang dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait syarat pencalonan anggota DPD untuk pemilihan umum April mendatang. Wakil Ketua DPD Akhmad Muqowam pun mengakui sejak awal DPD berdiri memang sudah bermasalah. Dia mencontohkan dalam Tata Tertib DPD tidak disebutkan kewajiban bagi anggotanya untuk berdomisili di daerah. Alhasil, banyak di antara mereka yang tidak dikenal oleh konstituennya. Karena itu, lanjut Muqowam, susunan dan kedudukan DPD harus dikembalikan ke asalnya sesuai Pasal 22 D Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, DPD memiliki fungsi dan tugas terkait legislasi, transfer keuangan pusat dan daerah yang kini mencapai Rp 783 triliun, pemekaran dan penggabungan daerah, serta berkantor di daerah. (Sumber : https://www.voaindonesia.com/a/tak-wakili-kepentingan-daerah-eksistensi-dpd-dinilai- menyimpang-/4845658.html)   Pertanyaan : Eksistensi DPD dimunculkan pertama kali dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001. Ketentuan-ketentuan terkait fungsi DPD sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 22 D UUD 1945. Namun sebenarnya apabila dicermati isi ketentuan Pasal 22 D UUD 1945 dapat dikatakan bahwa fungsi DPD terkait legislasi, kontrol, bugeting dan/atau rekrutmen adalah bersifat terbatas. Silakan anda buktikan bahwa isi Pasal 22 D UUD 1945 menunjukkan fungsi DPD terkait legislasi, kontrol, budgeting dan/atau rekrutmen adalah terbatas.
2.	CV. Cantik Manis (CM) berdiri sejak tahun 2015 sebagaimana dalam Akte Perseroan Komanditer CV. Bagus No. 007 tanggal 14 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Notaris. Di dalam anggaran dasar perseroan antara lain disebutkan bahwa setiap pengalihan harta kekayaan perseroan kepada pihak lain harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pesero komanditer. Yang menjadi komanditer aktif sekaligus Direktur CV adalah Tuan Bagus, sedangkan Ny. Anggrek dan Tuan Baldu sebagai komanditer Pasif. Untuk keikutsertaannya dalam CV CM, Ny Anggrek telah menyerahkan 3 unit bus merk mercedez Benz Dalam menjalankan CV CM, Tuan Bagus telah melakukan kerjasama dengan Tuan Ali dalam proyek tambak udang dengan tujuan agar CV CM mendapatkan keuntungan. Untuk kerjasama tersebut, pada tanggal 1 Juli 2016 Tuan Bagus selaku direktur CV CM telah menyerahkan tiga unit bus mercedez benz atas nama CV. CM kepada Tuan Ali dengan akta perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Berhubung yang dibutuhkan oleh Tuan Ali adalah sejumlah uang, maka Tuan Ali meminjam uang dari Nn. Barbie sebesar Rp. 400 juta sebagaimana tertuang didalam akta pengakuan hutang No. 22 yang dibuat dihadapan notaris pada tanggal 10 Januari 2017 dan uang tersebut harus dikembalikan selambat- lambatnya tanggal 10 April 2017. Sebagai jaminan atas hutang tersebut Tuan Ali telah menyerahkan tiga unit mobil bus mercedez benz atas nama CV. CM beserta BPKB kepada Tergugat III sebagaimana tertuang didalam akta surat kuasa No. 50 dan akta pernyataan No. 51 yang dibuat dihadapan notaris tanggal 10 Januari Maret 2017.

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama, OPen joki Hanya 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

Mk kebiakan public adpu4410

 

Pertanyaan nomor 1:

Sebelumnya dalam diskusi 2 kita telah membahas mengenai kebijakan dana desa. Kemukakan bagaimana proses kebijakan publik dari kebijakan dana desa? Lalu kemukakan juga apakah proses kebijakan dana desa tersebut termasuk pada proses teknokratis atau proses demokratis? (sertakan argumen anda dengan teori proses Kebijakan Publik yang terdapat pada modul 3 BMP).

Pertanyaan nomor 2:

Menurut anda, apa perbedaan antara ‘masalah publik’ dan ‘bukan masalah publik’? Kemukakan juga bagaimana cara melakukan perumusan masalah kebijakan publik? (kemukakan argumenn anda berdasar pada teori perumusan masalah kebijakan  publik yang terdapat pada modul 4 BMP).

Kriteria Penilaian:

• Mengemukakan argument berdasarkan analisis sendiri dengan berdasar pada teori yang terdapat pada modul 3 dan 4 BMP;
• Dapat menambahkan referensi dari sumber lain setelah mengemukakan teori dari modul 3 dan 4 BMP (untuk tambahan teori hanya diperkenankan dari buku dan jurnal);
• Mencantumkan daftar pustaka;
• Plagiarism tidak akan mendapatkan nilai.

Selamat belajar dan berdiskusi, tetap semangat!

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama, OPen joki Hanya 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

No.	Soal
1.	Jelaskan salah satu alat pembantu pengambilan keputusan yaitu Bagan T!
2.	Apa yang dimaksud dengan delegasi wewenang? Jelaskan!
3.	Apa yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja?

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama, OPen joki Hanya 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

No.	Soal
1.	Terdapat asas yang menjadi unsur penting dalam administrasi.   A.       Kemukakan arti penting asas! B.       Terdapat tiga asas pelengkap dalam administrasi yaitu asas kejujuran, asas ketelitian dan asas penghematan. Jelaskan ketiga asas tersebut! C.       Seiring dengan masih tingginya kasus korupsi di Indonesia, menunjukkan pejabat publik tidak taat pada asas yang mana? Serta bagaimana caranya agar pejabat publik patuh pada asas tersebut!
2.	A.       Berbicara tentang aksiologi dalam administrasi dan manajemen maka akan ditemukan prinsip administrasi. Berdasarkan pembahasan pada modul 3, kemukakan pendapat anda mengapa prinsip administrasi termasuk dalam aksiologi administrasi dan manajemen? B.       Terdapat banyak pendapat para ahli yang memberikan sumbangan pemikirannya dalam ilmu administrasi dan manajemen seperti Mary Parker, Oliver Sheldon, Douglas Mc. Gregor, Chris Argyris. Kemukakan fokus perhatian dari para ahli tersebut dan apa kontribusinya terhadap ilmu administrasi dan manajemen?
3.	Perkembangan ilmu administrasi adalah kajian mendalam di alam nalar manusia yang dapat dipahami dan ditandai oleh langkah-langkah rasionalitas di bidang filsafat administrasi yang memiliki aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis.   A.   Apa yang dimaksud dengan filsafat administrasi? B.   Jelaskan aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis dalam ilmu administrasi! C.   Terdapat perkembangan ilmu administrasi yang dikenal dengan administrasi negara baru, jelaskan konsep tersebut!.
4.	A.       Kemukakan perbedaan antara manajemen administrasi dengan manajemen operasi B.       Salah satu unsur yang penting dalam manajemen adalah penggerakan (motivating) yaitu pemberian dorongan bekerja kepada bawahannya sehingga mereka mau bekerja dengan baik dalam pencapaian tujuan organisasi. Cari salah satu kebijakan pemerintah pusat/daerah berkaitan dengan penggerakan dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah pusat/daerah

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama, OPen joki Hanya 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

Subscribe to receive free email updates: