JAWABAN! Paling Relevan
No. |
Soal |
1. |
Tim Densus 88 berhasil menangkap 15 terduga teroris di DKI Jakarta dan Jawa Barat
pada Rabu (12/8/2020). Kepala Biro
Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan, ke-15 terduga teroris telah ditetaapkan sebagai tersangka dan mereka merupakan bagian dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). “15
tersangka tindak pidana terorisme kelompok
JAD tersebut melakukan pengiriman logistik dan pendanaan kelompok MIT, serta fasilitator keberangkatan ke Suriah,” ucap Awi di Gedung
Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2020).
Pertanyaan: Terorisme muncul diperkirakan pada akhir abad
19 dan menjelang terjadinya perang dunia
ke II, tindakan terorisme terus muncul
dan berkembang di berbagai negara,
setiap negara berupaya mengatasi munculnya tindakan terorisme, termasuk
Indonesia. Silakan dianalisis upaya yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme di Indonesia. Analisis anda harus disertai
dengan dasar hukumnya. |
2. |
Tim Densus 88 berhasil menangkap 15 terduga teroris di DKI Jakarta dan Jawa Barat
pada Rabu (12/8/2020). Kepala Biro
Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan, ke-15 terduga
teroris telah ditetaapkan sebagai tersangka dan mereka merupakan bagian dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). “15
tersangka tindak pidana terorisme kelompok
JAD tersebut melakukan pengiriman logistik dan pendanaan kelompok MIT, serta fasilitator keberangkatan ke Suriah,” ucap Awi di Gedung
Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2020).
Pertanyaan: Tindakan aksi teroris selalu
dikaitkan dengan paham radikalisme. Silakan dianalisis bahwa tindakan teroris berkaitan dengan faham radikalisme dan dampaknya bagi bangsa Indonesia. |
3. |
Tim Densus 88 berhasil menangkap 15 terduga teroris di DKI Jakarta dan Jawa Barat
pada Rabu (12/8/2020). Kepala Biro
Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan, ke-15 terduga
teroris telah ditetaapkan sebagai tersangka dan mereka merupakan bagian dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). “15
tersangka tindak pidana terorisme kelompok
JAD tersebut melakukan pengiriman logistik dan pendanaan kelompok MIT, serta fasilitator keberangkatan ke Suriah,” ucap Awi di Gedung
Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat
(14/8/2020).
Pertanyaan: Indonesia telah memiliki UU Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme. Silakan dianalisis delik yang dikategorikan sebagai tindakan terorisme dalam UU
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berikan dasar hukumnya juga. |
Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal
Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694
No. |
Soal |
1. |
Peraturan Pemerintah XX berisikan penetapan
(beschikking) dan dibentuk tanpa ada amanat eksplisit di dalam undang-undang.
Selain itu Peraturan Pemerintah XX juga dianggap bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Oleh karena hal tersebut beberapa individu mengujikan
Peraturan Pemerintah XX kepada Mahkamah Agung karena merasa
dirugikan atas berlakunya Peraturan Pemerintah XX..
1.
Berdasarkan pernyataan di atas, sudah
sesuaikah prosedur permohonan uji materi Peraturan Pemerintah XX yang dilakukan oleh pemohon. 2.
Jika anda sebagai kuasa hukum, objek
permohonan pengujian apa yang dapat diujikan
dalam Peraturan Pemerintah XX. |
2. |
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peraturan
Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah
dan di Luar Instansi Pemerintah dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Uji materi itu diajukan oleh Lie Putra Setiawan,
Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, 16 Maret 2020 lalu. Pada permohonannya, dia menyatakan konsekuensi
berlaku aturan itu membuat selambat-lambatnya September tahun ini akan
berujung pada penarikan seluruh Jaksa ke instansi induk (Kejaksaan). Konsekuensinya, setiap Jaksa
di KPK wajib
menjadi ASN ditempat penugasannya (KPK) yang
mana akan kehilangan status
Jaksanya, sekaligus kewenangan yang melekat pada status Jaksa sendiri,
seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta kewenangan lainnya yang
diberikan oleh Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal
202 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen PNS, pada pokoknya menyatakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan di lingkungan Instansi pemerintah atau di luar Instansi pemerintah dalam jangka waktu
tertentu.
1.
Berikan
analisis anda, kedudukan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan
Korupsi sebagai pemohon. 2.
Apakah dampak
dari putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap jaksa KPK yang
lain. |
3. |
Karenanya, segala bentuk pengelolaan air tidak lagi
berdasar pada UU Sumber Daya Air, tetapi UU Pengairan. “Menyatakan UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan UU Pengairan berlaku kembali,”
ucap Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan putusan bernomor 85/PUU-XI/2013
di ruang sidang MK, Rabu (18/2).
1.
Berdasarkan potongan kasus di atas,
apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan
sebagai positif legislator. 2.
Bagaimanakah analisis anda atas status
Undang-Undang Sumber Daya
Air setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. |
Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal
Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694
No. |
Soal |
1. |
KONTAN.CO.ID - Kasus salah transfer BCA ke
rekening seorang warga Surabaya, Jawa Timur Ardi Pratama berbuntut panjang. Sebab, Ardi kini harus mendekam di
penjara setelah menggunakan uang transferan yang dikiranya sebagai komisi penjualan mobil
tersebut.
Imbasnya, istri dan tiga anak Ardi yang rata-rata
masih berusia balita kini harus terseok-seok untuk bertahan hidup. Mereka bahkan mengandalkan bantuan tetangga
untuk bisa makan.
Ardi sebelumnya diketahui mendapatkan transferan uang
sejumlah Rp 51 juta ke rekeningnya. Ia mengira uang
tersebut ialah komisi
penjualan mobil sehingga Ardi yang bekerja
sebagai makelar mobil
menggunakan uang itu untuk kebutuhan dan membayar utang.
Ternyata uang itu ialah uang
salah transfer dari
seorang petugas back
office BCA KCP Citraland berinisial NK.
Meski berusaha mengembalikan uang, Ardi mendapatkan
penolakan hingga dilaporkan ke polisi. Hal ini pun membuat keluarga Ardi kebingungan. Pihak bank justru
terkesan menghalang-halangi niat Ardi yang
ingin mengembalikan uang.
"Mohon dipertimbangkan lagi,
sebelumnya bulan Oktober, kami sudah berniat baik untuk mengembalikan utuh, full. Tapi
nyampek BCA malah ditolak dan
diarahkan langsung ke personal," kata
dia.
Menjadi terdakwa gara-gara uang salah transfer Ardi
kini menjadi terdakwa dalam kasus tersebut. Akibat menggunakan uang salah transfer ke rekeningnya, Ardi kini
menjadi terdakwa dan dianggap melanggar Pasal 855 Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2011 dan
TPPU UU Nomor 4 Tahun 2010.
Sumber : https://keuangan.kontan.co.id/news/dipenjara-karena-pakai-uang-salah-transfer-bca-begini- nasib-3-anak-balita-ardi
Soal : Berdasarkan kutipan berita diatas, uraikan tindak pidana apa yang
terjadi! Berikan analisis anda atas kasus
tersebut dari sisi jenis tindak
pidana yang anda maksud! |
2. |
Mahfud Sebut Mensos Juliari
Batubara Bisa Dijerat Pasal Hukuman Mati
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD menilai, Menteri Sosial Juliari P Batubara bisa terancam hukuman
mati setelah terjerat kasus dugaan
suap terkait pengadaan bantuan sosial Covid-19. Mahfud mengatakan, Juliari
bisa terancam hukuman
mati kendati KPK hingga kini
hanya menjeratnya dengan
Pasal 12 huruf
a atau Pasal
12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
"Ada Pasal 2 Ayat (2) di UU Nomor 31 tahun '99, kalau korupsi
dilakukan dalam keadaan tertentu bisa dijatuhi hukuman mati," ujar
Mahfud dalam program
Sapa Indonesia Malam
di |
|
Kompas Tv, Minggu
(6/12/2020). "Nanti terserah KPK, nanti kan terus berproses pendakwaan itu, nanti
kita lihat. Tetapi
jelas ada perangkat hukum, kalau dilakukan dalam keadaan tertentu," sambung Mahfud.
Sumber:https://nasional.kompas.com/read/2020/12/07/11553551/mahfud-sebut-mensos-juliari-batubara- bisa-dijerat-pasal-hukuman-mati?page=all : Uraikan analisis
anda berdasarkan kutipan
berita diatas apakah
tindak pidana korupsi
bisa mendapatkan hukuman mati ?sertakan dasar hukumnya! |
3. |
Soal : Ken Dirgantara merupakan terdakwa Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU) atas pidana pokok tindak pidana korupsi pengadaan alat kebersihan dengan kerugian Rp.
100 Miliar. Atas sangkaan tersebut seluruh
aset Ken Dirgantara disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun setelah
persidangan berjalan Ken Dirgantara mampu membuktikan bahwa harta yang disita
bukanlah Tindak Pidana Pencucian Uang,
dan hal tersebut diperkuat oleh Pengadilan Negeri Palembang yang
memerintahkan penuntut umum mengembalikan seluruh aset milik
Ken Dirgantara. Berdasarka kasus diatas : a.
uraikan analisis anda
mengapa seluruh aset
Ken disita! b.
Jika atas putusan pengadilan Ken dinyatakan tidak bersalah, langkah-langkah apa yang dilakukan penuntut umum untuk
mengembalikan aset Ken atas
putusan Pengadilan! |
Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal
Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694
No. |
Soal |
1. |
Pemerintah mengidentifikasi empat permasalahan utama
yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Deputi Bidang
Produksi dan Pemasaran Kementerian
Koperasi dan UMKM (Kemenkop) Victoria Simanungkalit mengatakan empat
persoalan itu antara lain penurunan
permintaan, pemasaran produk, akses bahan baku dan masih rendahnya SDM. “Kami pantau UKM dari data yang masuk,
masalah yang paling utama adalah turunnya permintaan,” katanya dalam acara
Uang Kita Talk,
Jumat (26/6/2020). Untuk mendukung UMKM tetap bertahan, lanjut
Victoria, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas insentif dan stimulus dengan total
nilai Rp123,4 triliun. Angka tersebut dibagi dalam enam kebijakan stimulus. Pertama, subsidi
bunga sebesar Rp35,2 triliun. Kedua, penempatan dana pemerintah di bank umum untuk restrukturisasi kredit
sebesar Rp78,7 triliun. Ketiga, belanja imbal jasa penjaminan
sebesar Rp5 triliun. Keempat,
penjaminan untuk modal kerja sebesar Rp1 triliun. Kelima,
pembiayaan investasi kepada
koperasi melalui LPDB-Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1 triliun dan
keenam insentif pajak PPh
final UMKM DTP
sebesar Rp2,4 triliun. Selain gelontoran insentif tersebut, pihaknya juga
tengah menyiapkan cara agar UMKM dapat optimal menyerap alokasi belanja pemerintah, sekaligus menjaga tingkat
permintaan untuk produk UMKM. Cara yang
ditempuh antara lain pengadaan langsung secara elektronik. Pemerintah membuka
pintu bagi UMKM masuk dalam sistem
informasi kinerja penyedia khusus untuk UMKM bagi kegiatan pengadaan pemerintah senilai Rp50 juta hingga
Rp200 juta. Pemerintah juga menyiapkan aplikasi ‘Bela Pengadaan’
untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah
dengan nilai di bawah Rp50 juta. UMKM bisa ikut serta melalui aplikasi
tersebut dengan berkolaborasi aggregator
UMKM seperti marketplace e-commerce.
“Kami juga akan membuat katalog elektronik UKM atau e-katalog UKM yang sedang dalam
proses pembuatan,” tutur Victoria. (rig). Sumber : news.ddtc.co.id Pertanyaan: Dari permasalahan UMKM pada masa covid-19 yang diuraikan dalam
artikel diatas, analisislah mengapa permasalahan tersebut sering
terjadi baik dalam
keadaan normal ataupun
dalam masa covid-19? Jelaskan! |
2. |
Pemerintah mengidentifikasi empat permasalahan utama
yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Deputi Bidang
Produksi dan Pemasaran Kementerian
Koperasi dan UMKM (Kemenkop) Victoria Simanungkalit mengatakan empat
persoalan itu antara lain penurunan
permintaan, pemasaran produk, akses bahan baku dan masih rendahnya SDM. “Kami pantau UKM dari data yang masuk,
masalah yang paling utama adalah turunnya permintaan,” katanya dalam acara
Uang Kita Talk,
Jumat (26/6/2020). |
|
Untuk mendukung UMKM tetap bertahan, lanjut
Victoria, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas insentif dan stimulus dengan total
nilai Rp123,4 triliun. Angka tersebut dibagi dalam enam kebijakan stimulus. Pertama, subsidi
bunga sebesar Rp35,2 triliun. Kedua, penempatan dana pemerintah di bank umum untuk restrukturisasi kredit
sebesar Rp78,7 triliun. Ketiga, belanja imbal jasa penjaminan
sebesar Rp5 triliun. Keempat,
penjaminan untuk modal kerja sebesar Rp1 triliun. Kelima,
pembiayaan investasi kepada
koperasi melalui LPDB-Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1 triliun dan
keenam insentif pajak PPh
final UMKM DTP
sebesar Rp2,4 triliun. Selain gelontoran insentif tersebut, pihaknya juga
tengah menyiapkan cara agar UMKM dapat optimal menyerap alokasi belanja pemerintah, sekaligus menjaga tingkat
permintaan untuk produk UMKM. Cara yang
ditempuh antara lain pengadaan langsung secara elektronik. Pemerintah membuka
pintu bagi UMKM masuk dalam sistem
informasi kinerja penyedia khusus untuk UMKM bagi kegiatan pengadaan pemerintah senilai Rp50 juta hingga
Rp200 juta. Pemerintah juga menyiapkan aplikasi ‘Bela Pengadaan’
untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah
dengan nilai di bawah Rp50 juta. UMKM bisa ikut serta melalui aplikasi
tersebut dengan berkolaborasi aggregator
UMKM seperti marketplace e-commerce.
“Kami juga akan membuat katalog elektronik UKM atau e-katalog UKM yang sedang dalam
proses pembuatan,” tutur Victoria. (rig). Sumber : news.ddtc.co.id Pertanyaan: Jelaskanlah menurut anda apakah UMKM dapat didirikan dan dikelola oleh
Badan Hukum yang
berbentuk Yayasan? Uraikan
pendapat anda! |
3. |
Pemerintah mengidentifikasi empat permasalahan utama
yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Deputi Bidang
Produksi dan Pemasaran Kementerian
Koperasi dan UMKM (Kemenkop) Victoria Simanungkalit mengatakan empat
persoalan itu antara lain penurunan
permintaan, pemasaran produk, akses bahan baku dan masih rendahnya SDM. “Kami pantau UKM dari data yang masuk,
masalah yang paling utama adalah turunnya permintaan,” katanya dalam acara
Uang Kita Talk,
Jumat (26/6/2020). Untuk mendukung UMKM tetap bertahan, lanjut
Victoria, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas insentif dan stimulus dengan total
nilai Rp123,4 triliun. Angka tersebut dibagi dalam enam kebijakan stimulus. Pertama, subsidi
bunga sebesar Rp35,2 triliun. Kedua, penempatan dana pemerintah di bank umum untuk restrukturisasi kredit
sebesar Rp78,7 triliun. Ketiga, belanja imbal jasa penjaminan
sebesar Rp5 triliun. Keempat,
penjaminan untuk modal kerja sebesar Rp1 triliun. Kelima,
pembiayaan investasi kepada
koperasi melalui LPDB-Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1 triliun dan
keenam insentif pajak PPh
final UMKM DTP
sebesar Rp2,4 triliun. Selain gelontoran insentif tersebut, pihaknya juga
tengah menyiapkan cara agar UMKM dapat optimal menyerap alokasi belanja pemerintah, sekaligus menjaga tingkat
permintaan untuk produk UMKM. Cara yang
ditempuh antara lain pengadaan langsung secara elektronik. Pemerintah membuka
pintu bagi UMKM masuk dalam sistem
informasi kinerja penyedia khusus untuk UMKM bagi kegiatan pengadaan pemerintah senilai Rp50 juta hingga
Rp200 juta. Pemerintah juga menyiapkan aplikasi ‘Bela Pengadaan’
untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah
dengan nilai di bawah Rp50 juta. UMKM bisa ikut serta melalui aplikasi
tersebut dengan berkolaborasi aggregator
UMKM seperti marketplace e-commerce.
“Kami juga akan membuat katalog elektronik UKM atau e-katalog UKM yang sedang dalam
proses pembuatan,” tutur Victoria. (rig). |
|
Sumber : news.ddtc.co.id Pertanyaan: Dalam demokrasi ekonomi,
iklim persaingan merupakan kegiatan yang tidak
terpisahkan dari kegiatan usaha. Pelaku usaha
baik yang bermodal kecil, menengah maupun
besar saling bersaing dalam mengejar keuntungan (profit). Jelaskanlah
upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi pelaku usaha kecil seperti UMKM dalam
menghadapi praktik persaingan usaha yang tidak sehat dari pelaku usaha besar! |
Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal
Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694
No. |
Soal |
1. |
Digimoney merupakan sebuah perusahaan yang melayani keuangan digital yang mempermudah pengguna melalukan transaksi secara cashless. Pada tanggal
20 Januari 2020,
Digimoney diakuisisi oleh
PT. ShopDigi yang bergerak di bidang e-commerce. Selanjutnya, PT. ShopDigi memberikan notifikasi pengambilalihan saham kepada KPPU pada tanggal 25 Juni 2020. Telaah oleh saudara apakah telah terjadi pelanggaran
atau tidak atas UU No. 5 Tahun 1999 terkait
Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat |
2. |
Digimoney merupakan sebuah perusahaan yang melayani keuangan digital yang mempermudah pengguna melalukan transaksi secara cashless. Pada tanggal
20 Januari 2020,
Digimoney diakuisisi oleh
PT. ShopDigi yang bergerak di bidang e-commerce. Selanjutnya, PT. ShopDigi memberikan notifikasi pengambilalihan saham kepada KPPU pada tanggal 25 Juni 2020. Analisis oleh saudara
kegiatan merger atau akuisisi seperti
apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam pasar persaingan usaha? Kaitkan dengan kasus diatas. |
3. |
Digimoney merupakan sebuah perusahaan yang melayani keuangan digital yang mempermudah pengguna melalukan transaksi secara cashless. Pada tanggal
20 Januari 2020,
Digimoney diakuisisi oleh
PT. ShopDigi yang bergerak di bidang e-commerce. Selanjutnya, PT. ShopDigi memberikan notifikasi pengambilalihan saham kepada KPPU pada tanggal 25 Juni 2020. Langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh KPPU
untuk mencegah terjadinya monopoli dalam merger atau akuisisi Jelaskan |
Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal
Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694
No. |
Soal |
1. |
Istilah pencucian uang atau money laundering telah
dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia
membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar
adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromat yang ketika itu
terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju,
dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang
usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil
minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran. Di Indonesia sesuai dengan Pasal 2 Undang Undang No.
25 Tahun 2003, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang
meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja/imigran,
perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata
gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan. Sumber : http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35255/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y Pertanyaan PBB pada tahun 1988 menerbitkan konvensi untuk
pertama kalinya The United Nations Convention Against Illicit Traffic in
Narcotic, Drugs and Psychotropic Substance of 1988. Berikan
analisa saudara mengapa PBB menerbitkan konvensi 1988 tersebut ? apa
kaitannya dengan pencucian uang Money Laundering ! |
2. |
Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK
7 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan harta kekayaannya senilai Rp 600
miliar sejak awal penyidikan dirampas untuk negara. Dengan dijatuhinya vonis tersebut, maka Nazaruddin
harus menjalani pidana selama 13 tahun penjara jika diakumulasi dengan
perkara suap wisma atlet dimana Mahkamah Agung (MA) telah memperberat
hukumannya dari empat tahun 10 bulan, menjadi tujuh tahun penjara. Menurut majelis, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal
12 huruf a subsider Pasal 5 dan 11 UU Tipikor dan juga
Pasal 3 atau Pasal 4 junto Pasal 6 UU No 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang, sebagaimana yang telah didakwakan. Hal-hal yang memberatkan terdakwa, menurut majelis
adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan
hasil korupsi yang dimiliki terlalu banyak. Sedangkan yang meringankan antara
lain terdakwa masih
memiliki tanggungan dan berstatus pelaku
yang bekerja sama (justice
collaborator). Sumber : https://www.beritasatu.com/nasional/370123/nazaruddin-divonis-enam-tahun-penjara Pertanyaan Dari dari contoh
kasus diatas, Unsur delik dalam hukum pidana ada dua yaitu unsur objektif dan
unsur subjektif, dilihat dari dari unsur subjektif, apakah unsur subjektif
terpenuhi dari kasus tersebut, bagaimana menurut anda dengan unsur subjektif
dari kasus nazarudin tersebut |
3. |
Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK
7 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan harta kekayaannya senilai Rp 600
miliar sejak awal penyidikan dirampas untuk negara. Dengan dijatuhinya vonis tersebut, maka Nazaruddin
harus menjalani pidana selama 13 tahun penjara jika diakumulasi dengan
perkara suap wisma atlet dimana Mahkamah Agung (MA) telah memperberat
hukumannya dari empat tahun 10 bulan, menjadi tujuh tahun penjara. Menurut majelis, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal
12 huruf a subsider Pasal 5 dan 11 UU Tipikor dan juga
Pasal 3 atau Pasal 4 junto Pasal 6 UU No 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang, sebagaimana yang telah didakwakan. Hal-hal yang memberatkan terdakwa, menurut majelis
adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan
hasil korupsi yang dimiliki terlalu banyak. Sedangkan yang meringankan antara
lain terdakwa masih
memiliki tanggungan dan berstatus pelaku
yang bekerja sama (justice
collaborator). Sumber : https://www.beritasatu.com/nasional/370123/nazaruddin-divonis-enam-tahun-penjara Pertanyaan Dari dari contoh
kasus diatas, berikan analisa
anda mengenai unsur
tindak pidana pencucian uang ! kaitkan jawaban anda dengan
pasal 3, 4 dan 5 UU No 8 Tahun 2010 ? |
4. |
Selain dituduh melakukan korupsi, Tubagus Chaeri
Wardhana alias Wawan didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Penuntut
umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (31/11) membeberkan dugaan aksi
pencucian uang yang
dilakukan adik kandung mantan Gubernur Banten
Ratu Atut Chosiyah itu dalam surat dakwaan
setebal 365 halaman. Jaksa menduga terdakwa Wawan telah meraup keuntungan
pribadi dan keuntungan perusahaan hingga Rp1,892 triliun dan melakukan
pencucian uang sekitar Rp578 miliar. Dakwaan alternative yang di dakwakan
adalah Pada dakwaan pertama, Wawan
bersama dengan Ratut
Atut Chosiyah, kakak
kandungnya yang ketika itu menjabat Gubernur Banten dua
periode melakukan tindak pidana korupsi dalam pengaturan proyek alat
kesehatan (alkes) Tahun Anggaran (TA) 2012 sebesar Rp50,083 miliar. Terdakwa
juga diduga melakukan korupsi alkes di Tangerang Selatan Rp7,941 miliar. Di
kota ini, istri Wawan, Airin Rachmi
Diany, menjabat sebagai walikota. Untuk
dakwaan kedua, penuntut umum menduga Wawan melakukan pencucian uang
dari harta yang diperoleh dari hasil
korupsi. Tak tanggung-tanggung, total
harta yang diperolehnya dari 2005-2012 melalui sejumlah perusahaan miliknya atau
yang terafiliasi mencapai Rp1,724 triliun. Sebanyak Rp578 miliar dari jumlah itu diduga ‘dicuci’ agar
tidak terlacak. “Terdakwa melalui perusahaan yang dimilikinya dan perusahaan
lain yang terafiliasi mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek yang
dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa atau penghasilan tidak sah dari
beberapa proyek di beberapa SKPD
Provinsi Banten dan sekitarnya Jaksa mendakwa Wawan dan Ade dengan dakwaan
kumulatif di mana untuk dakwaan kesatu mereka diancam dengan Pasal 365 ayat
(2) ke-2e dan ayat (4) KUHP. Untuk dakwaan kedua primair, keduanya diancam
dengan Pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta dakwaan kedua
subsidair sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sumber : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dbc3b3e7d1c3/surat-dakwaan-wawan-setebal- 365-halaman--beberkan-dugaan-aksi-pencucian-uang/ https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dbc3b3e7d1c3/surat-dakwaan-wawan-setebal-365- halaman--beberkan-dugaan-aksi-pencucian-uang/ Pertanyaan Dari
kasus diatas mengapa Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternative dan
kumulatif, berikan analisis anda
mengenai kedua dakwaan tersebut ? |
Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal
Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694
No. |
Soal |
1. |
Ayub, Halim dan Hardy adalah
mahasiswa jurusan teknik
elektro. Mereka berhasil menyusun papan induk
(motherboard) komputer dengan beberapa
inovasi terbaru. Atas saran dosen pembimbingnya, mereka hendak
mendaftarkan papan induk tersebut ke Dirjen Kekayaan Intelektual. Gambar hanya
ilustrasi, sumber gambar
: Google Pertanyaan : Berdasarkan contoh
kasus diatas, apakah jenis HKI dari papan sirkuit yang dibuat ketiga
mahasiswa tersebut? Apabila
dilakukan pendaftaran di Dirjen Kekayaan Intelektual siapakah yang menjadi
pemilik HKI papan induk tersebut? Jelaskan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. |
2. |
Fajar seorang ahli biologi berhasil menciptakan
jenis varietas bawang yang sifat genotipe nya baru dan berbeda dari jenis bawang lainnya. Bawang tersebut diberi nama
Bawang Berwarna karena dalam satu induk
dapat tumbuh bawang beragam warna. Bawang tersebut mulai populer di kalangan
masyarakat karena keunikannya. Akan
tetapi tidak semua masyarakat berhasil menanam bawang tersebut, ada beberapa kasus bawang yang
dihasilkan tidak berwarna warni Pertanyaan : Berdasarkan contoh
kasus diatas, apakah
varietas tanaman Bawang
Berwarna memenuhi syarat
perlindungan varietas tanaman
sesuai dengan peraturan perundangan terkait? Uraikan
jawaban anda. |
3. |
Seni batik adalah suatu seni rupa
terapan yang menghasilkan sebuah karya dengan motif tertentu pada sebuah
kain. Membatik dapat
menggunakan beberapa metode. Selain daripada metode
batik tulis canting
terdapat pula metode lain. Seperti batik cap, batik
celup ikat, batik printing dan batik colet. Pola yang terlukis menggambarkan ciri khasnya tersendiri. Beragam corak
batik yang ada di Indonesia. Misalnya batik
rupa Pekalongan, batik Keraton, batik Bali, batik Malang, batik Betawi dan
masih banyak lainnya. Setiap corak
batik dari setiap daerah memiliki perbedaan motif yang cukup menonjol. Dimana
semua corak tersebut terlihat
sangat unik dan menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Keberagaman ini yang menjadi pemikat kaum milenial
bahkan batik juga telah dikenal di mancanegara. |
|
Sumber : https://retizen.republika.co.id/posts/33274/pengertian-seni-batik-serta-ketahui-alat-dan- bahannya Pertanyaan : Dalam rezim HKI
dikenal pula Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang kepemilikannya tidak
bersifat individual. Apakah
seni membatik dapat
dikategorikan sebagai KIK?
Jika ya, jenis
KIK apakah yang
sesuai dengan seni membatik? Jelaskan! |
Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal
Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694
0 Response to "JAWABAN! Paling Relevan"
Posting Komentar