JAWABAN paling relevan

No.

Soal

Mahkamah Agung (MA) membebaskan Hendra Saputra, pesuruh dan sopir pribadi di Kantor Rifuel milik Riefan Avrian, anak mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan, dari hukuman dalam kasus korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2012 (Sumber : https://thetanjungpuratimes.com/2016/01/21/ma-putus-bebas-ob-di-kasus-korupsi- videotron/). Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, menjatuhkan vonis terhadap Hendra Saputra dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan, karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP terkait tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop UKM) tahun 2012. (Sumber : https://www.beritasatu.com/megapolitan/205561/satu-hakim-minta-hendra-dibebaskan) dan putusan ini diperkuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis hukuman pidana dua tahun penjara kepada Tripeni Irianto Putro. Bekas Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan ini juga diminta membayar denda Rp200 juta dengan subsider dua bulan. Tripeni Irianto Putro terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 12 huruf C UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 (sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151217202844- 12-98978/hakim-ptun-medan-penerima-suap-oc-kaligis-divonis-dua-tahun).

Perumusan sanksi pidana dalam UU PTPK jelas menganut ancaman minimum khusus. Namun dalam penerapannya, masih banyak majelis yang menjatuhkan pidana dalam kasus korupsi di bawah ancaman minimum khusus yang telah ditentukan dalam UU PTPK sebagaimana dalam kasus di atas. Berbagai putusan hakim yang memutuskan suatu perkara pidana di bawah batas minimum mengakibatkan putusan tersebut menjadi inkonsisten dan penjatuhan pidana dibawah batas minimum khusus terhadap terdakwa kasus korupsi tidaklah dapat dibenarkan

Pertanyaan :

1. Berikan argumentasi anda, mengapa penjatuhan pidana dibawah batas minimum dalam kasus korupsi di atas tidaklah dapat dibenarkan? Tanggapan anda harus menyertakan asas yang dianut dalam hukum pidana.

2. Silakan dianalisis kelemahan yuridis rumusan ancaman pidana minimum khusus yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.. 20 Tahun 2001.

3. Hakikat pencantuman ancaman pidana minimum khusus dalam UU PTPK tidaklah terlepas dari hakikat pidana dan pemidanaan pada umumnya, oleh karena itu silakan dianalisis tujuan dicantumkannya ancaman pidana minimum khusus dalam UU PTPK!.

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama,

Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694

No.

Soal

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 struktur ketatanegaraan Indonesia menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi yang memegang kedaulatan rakyat. MPR memilih presiden dan wakil presiden untuk menjalankan pemerintahan. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sistem ketatanegaraan Indonesia berubah termasuk berubahnya letak dan fungsi serta kedudukan MPR.

Pertanyaan:

1. Sebelum dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan Ketetapan MPR karena dibuat oleh lembaga yang sama. Berikan analisis anda mengapa Undang-Undang Dasar 1945 diletakkan lebih tinggi secara hierarki dikaitkan dengan fungsi MPR.

2. Berikan analisis anda mengapa beberapa Ketetapan MPR saat ini masih berlaku sedangkan MPR sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat Ketetapan MPR

PEMERINTAH melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Kepala Kepolisian RI menindaklanjutinya dengan menerbitkan Maklumat Nomor Mak/1/I/2021 yang mengatur kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian FPI pada Jumat, 1 Januari 2021.

Secara substansi materi muatan maklumat ini justru terlihat lebih mengikat dan operasional dibandingkan dengan SKB karena mengatur hal-hal sebagai berikut. Pertama, masyarakat diminta tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI. Kedua, masyarakat diminta melaporkan kepada aparat apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI. Ketiga, mengedepankan Satpol PP dengan dukungan TNI-Polri untuk melakukan penertiban spanduk, atribut, pamflet. Keempat, masyarakat dilarang mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Pertanyaan:

1. Berdasarkan artikel di atas, berikan analisis anda mengenai kedudukan Maklumat Polri dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Berikan analisis anda apakah Surat Keputusan Bersama yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dapat dikategorikan sebagai Keputusan Menteri.

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama,

Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694

No.

Soal

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak berwenang dalam kasus hilangnya dana nasabah PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Apalagi kasus pembobolan dana nasabah senilai Rp22 miliar ini tengah ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia dan masih terus bergulir.

"Agar simpanan di bank dijamin LPS, nasabah perlu memenuhi syarat 3 T, yakni tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi bunga penjaminan LPS, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank misalnya memiliki kredit macet.

Sumber : https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/ybJWMQjk-kasus-hilangnya-dana-nasabah- maybank-bukan-kewenangan-lps

Pertanyaan

Pemerintah mempunyai kewajiban melindungi dana nasabah di bank, berikan pendapat anda bagaimana skema penjaminan dana nasabah di bank yang dilakukan oleh pemerintah ?

Di berbagai grup aplikasi chatting viral pesan berantai yang menyebutkan bahwa pencairan rekening bank orang yang sudah meninggal sangat ribet dan berbelit. Bahkan butuh waktu panjang untuk menariknya oleh pihak keluarga atau ahli waris. Dalam pesan itu, ada himbauan jika anggota keluarga yang mempunyai simpanan di bank dalam bentuk emas, tabungan, maupun aset dalam safety box, meninggal dunia, maka jangan buru-buru lapor ke bank. Selanjutnya, masih dalam pesan itu, tertulis bahwa pihak keluarga harus menarik semua aset tersebut terlebih dahulu, baru melapor ke bank. Sebab, pencairannya akan memakan waktu lama, bahkan sampai 15 tahun belum cair juga asetnya. "Bila sebelum tarik keluar dan lapor bank, maka aset tersebut dibekukan bank secara otomatis dan kuasa yang berhak mengambil gugur secara hukum,"

Direktur Utama Bank BTN Maryono meluruskan pesan yang beredar tersebut. Menurut dia, isinya tak sepenuhnya benar. Memang bank butuh waktu untuk mencairkan dana nasabah yang sudah meninggal, tapi semata-mata untuk alasan keamanan. "Bank akan hati-hati bila pemilik dana sudah meninggal karena perlu ahli waris yang sah,"

Sumber : https://money.kompas.com/read/2019/04/09/113400826/beredar-pesan-sulitnya-cairkan- rekening-nasabah-yang-meninggal-ini-faktanya

Pertanyaan

Berdasarkan kasus di atas, silahkan analisa berkaitan dengan nasabah penyimpan. Menurut anda apakah nasabah yang sudah meninggal dunia wajib dilindungi oleh bank ! kaitkan jawaban anda dengan aturan yang berlaku !

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama,

Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694

No.	Soal
1.	Judicial review pada awalnya diberikan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan sebuah undang- undang karena isinya berlawanan dengan konstitusi. Sebelum itu, memang ada kebiasaan tradisional yang memungkinkan hukum menyimpang atau tidak memberlakukan isi suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. John Marshall (Amerika Serikat) adalah orang pertama dalam sejarah konstitusi dan ketatanegaraan yang melakukan pengujian dan pembatalan suatu undang-undang dalam bentuk judicial review atau konstitusional review. 1. Berikan analisis anda pentingnya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dalam sejarah. 2. Berikan analisis anda mengapa Mahkamah Agung melakukan judicial review meskipun konstitusi Amerika Serikat tidak memberi hak untuk melakukan itu secara eksplisit.
2.	Dalam artikel Perbedaan Keputusan dengan Peraturan pernah dijelaskan mengenai keputusan (beschikking) dan peraturan (regeling). Mengenai penggunaan istilah "keputusan" dan "peraturan", menurut buku "Perihal Undang-Undang" karangan Jimly Asshiddiqie (hal. 9), negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek- subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu. Yaitu keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract) biasanya bersifat mengatur (regeling), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (beschikking) ataupun keputusan yang berupa "vonnis" hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan. 1. Berikan anaslisis anda apakah pengujian atas peraturan legislasi dan regulasi melalui proses yang sama. 2. Berikan analisis anda pentingnya diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 2004 terhadap peristilahan produk pengaturan.
3.	Ketetapan MPR(S) Nomor XIX/MPRS/1966 menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan yang berisikan peninjauan kembali segala bentuk produk legislatif, penetapan presiden, dan peraturan presiden yang berindikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah bersama-sama DPR. 1. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah pengujian tersebut dapat dikategorikan sebagai judicial review. 2. Berikan analisis anda terhadap perbedaan keputusan dalam legislatif review dan judicial review dalam hal peraturan perundang-undangan dicabut.

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama,

Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694

No.

Soal

Kasus

PT. X melakukan hubungan kredit dengan Bank A disertai pengikatan jaminan barang persediaan (tidak berserial nomor) secara fidusia, kemudian terjadi pelunasan dan objek tersebut tidak dilakukan penghapusan atau roya. Kemudian PT. X melakukan hubungan kredit dengan Bank B dengan objek tersebut dijadikan jaminan kembali ke Bank B dengan masih adanya badan hukum atau perorangan belum menyadari pentingnya melakukan penghapusan atau roya terhadap jaminan fidusia yang pinjaman kreditnya telah lunas.

a. Bagaimana dampak dari keabsahan perjanjian apabila objek fidusia berupa barang persediaan tidak berserial nomor sudah pernah diikat oleh satu kreditor kemudian telah terjadi pelunasan dan objek tersebut tidak dilakukan roya, lalu objek jaminan tersebut dijaminkan kembali ke kreditor lain secara fidusia ?

b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor terhadap kekuatan hukum akta jaminan fidusia yang belum dilakukan roya, jika terjadi wanprestasi pada pihak debitor ?

KASUS

Tuan A sebelum menempati dan menguasai tanah tersebut membeli dari Tuan B, Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Rumah yang dibuat secara dibawah tangan, di atas kertas segel pada tanggal 10 September 2000, pada waktu itu telah disaksikan oleh saksi-saksi Tuan C dan Tuan D dan perjanjian tersebut telah di Waarmerking oleh Notaris H. Ahmad Dahlan, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta Nomor Peg -xxx/2019 tanggal 08 Juli 2019. Bahwa dalam Pembelian tanah dan bangunan rumah tersebut Tuan A telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tuan B sebesar Rp.370.500.000,- pembayaran tanah dan rumah tersebut di Jalan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Pada saat pembelian tanah tersebut Tuan A selaku pembeli telah melakukan perjanjian jual-beli dibawah tangan dengan Tuan B selaku penjual dan disaksikan oleh Tuan C dan Tuan D. Setelah pembayaran dilakukan pembeli melakukan balik nama PBB atas nama Tuan A dan Tuan A telah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak PBB selama kurang lebih 20 tahun, namun pada saat Tuan A ingin mendapatkan kepastian hukum Tuan A berinisiatif untuk mencari Tuan B guna untuk melangsungkan peralihan hak atas tanah dihadapan notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Namun Tuan B tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan akta jual beli di hadapan notaris atau di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

a. Menurut pendapat saudara, bagaimana penentuan wanprestasi dalam perjanjian antara Tuan A dengan Tuan B ?

b. Bagaimana akibat hukum perbuatan wanprestasi Tuan B terhadap suatu perjanjian kasus tersebut

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama,

Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694

No.

Soal

KPKNL Batam Menyosialisasikan Penghapusan BMN di Lanudal Tanjungpinang

Komandan Lanudal Tanjungpinang Letkol Laut (P) Dani Achnisundani S.H., M.Tr. Hanla., membuka kegiatan sosialisasi penghapusan Barang Milik Negara (BMN) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam di ruang VIP Mako Lanudal Tanjungpinang, Rabu (18/09).

Dalam kesempatan tersebut, Danlanudal Tanjungpinang, mengatakan, “Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Lanudal Tanjungpinang untuk tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum serta bebas korupsi dalam melaksanakan pengelolaan BMN, terutama mengenai penetapan status dan penghapusan BMN”.

Disamping itu juga, “Sebagai pengembangan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Lanudal Tanjungpinang guna mengoptimalkan dukungan dalam pelaksanaan tugas pokok terhadap unsur-unsur pesud TNI AL satuan operasional dijajaran Puspenerbal, tegas Letkol Dani.

Sementara itu, Bapak Yudi Santoso dalam pelaksanaan sosialisasi selaku Tim KPKNL Batam Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara menyampaikan, diantaranya terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), sebagai pedoman satuan kerja (satker) dalam mewujudkan Tertib fisik, Tertib administrasi dan Tertib hukum. Selain itu juga disinggung penerapan proses lelang yang sudah bersifat online dan tidak konvensional lagi, yang dimaksudkan untuk mempermudah dan menghemat waktu proses pemohon lelang dalam memantau tahapan penyelesaian permohonannya sebelum berkas fisik dikirim ke KPKNL.

Dalam mengakhiri kegiatan, Tim Sosialisasi melaksanakan peninjauan Hanggar yang tidak bisa di fungsikan lagi, disela-sela kesempatan tersebut, Danlanudal Tanjungpinang, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap Tim Sosialisasi, besar harapan, “kendala dan masalah Lanudal Tanjungpinang dalam melaksanakan pengelolaan BMN, terutama mengenai penetapan status dan penghapusan BMN dapat terbantu”.

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan dengan metode berbagi pengetahuan (knowledge sharing) oleh Tim KPKNL, diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta yaitu Danlanudal Tanjungpinang Letkol Laut (P) Dani Achnisundani S.H., M.Tr. Hanla dan Perwira Staf serta anggota Bintara, Tamtama dan PNS Lanudal Tanjungpinang.

Pen Lanudal Tanjungpinang

a. Berikan analisis Anda mengapa perhitungan secara ekonomis diperlukan saat melakukan penghapusan BMN!

b. Tentukan proses tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam penghapusan BMN yang harus dilakukan pemusnahannya!

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama,

Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694

No.

Soal

Perusahaan DD mempunyai periode konversi persediaan selama 90 hari, periode pengumpulan piutang selama 50 hari, dan periode pembayaran hutang dagang selama 45 hari.

1) Berapa siklus konversi kas Perusahaan DD?

2) Apabila penjualan PT. DD sebesar Rp150 juta setahun dan semuanya merupakan penjualan kredit, berapa piutang dagangnya? (gunakan setahun = 360 hari)

3) Berapakah perputaran persediaan PT DD dalam setahun?

PT. ZP ingin membeli mesin otomatis yang menggunakan teknologi komputerisasi terbaru. Pembelian mesin otomatis tersebut memerlukan biaya sebesar Rp2.400.000,-. Mesin tersebut dianggap memiliki umur ekonomis selama 5 tahun tanpa adanya nilai residual. Setiap tahunnya, PT. ZP mengharapkan pendapatan kas sebesar Rp3.900.000,- dan pengeluaran kas sebesar Rp3.000.000,-.

Diminta:

1) Hitunglah payback period untuk mesin otomatis tersebut!

2) Hitunglah ARR (accounting rate of return)

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama,

Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694

JAWABAN paling relevan

0 Response to "JAWABAN paling relevan"

Posting Komentar