JAWABAN! Paling Relevan

        

No.	Soal
1.	Kasus:   Ali Topan seorang pengusaha bertempat tinggal di Jalan Minangkabau V No. 100, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Pada tanggal 15 Juli 2013 Ali Topan mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam “Antah Berantah” yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 215, Kota Pariaman sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 5 tahun (sampai 15 Juni 2018). Dalam proses pinjaman tersebut antara Ali Topan dan Koperasi Simpan Pinjam “Antah Berantah” menandatangani surat perjanjian peminjaman. Untuk pijaman sebesar Rp.500.000.000.- tersebut cicilan per bulan berikut jasanya sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah. Selama 10 bulan (sampai bulan Mei 2014) pembayaran cicilan Ali Topan berjalan dengan lancar. Bulan-bulan selanjutnya Ali Topan tidak melaksanakan kewajibannya sampai waktu pelunasan yang diperjanjikan selesai (15 Juni 2018). Pihak Koperasi Simpan Pinjam “Antah Berantah” sudah 5 kali mengirimkan surat peringatan/penagihan ke alamat tersangka, akan tetapi Ali Topan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. Pada tanggal 5 September 2018 Koperasi Simpan Pinjam “Antah Berantah” akhirnya mengajukan gugatan terhadap Ali Topan untuk melunasi segera sisa hutang dengan mengkuasakan kepada Advokat Serly,S.H.,M.H yang beralamat di Jalan Nasarudin No. 30, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dengan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2018. Gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor Perkara : 125/PDT.G/2018/PN.PRM. Hakim yang ditunjuk pada perkara ini adalah : Alibaba, SH.,MH (sebagai Hakim Ketua), Arif Irawan, SH.,MH dan Murni, SH.,MH (sebagai Hakim Anggota) dan Lismana, SH (sebagai Panitera Pengganti). Setelah melakukan persidangan beberapa kali akhirnya Perkara ini diputus pada hari, Kamis, tanggal 20 Desember 2018 dan dibacakan di Persidangan pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018.   Pertanyaan:   Berdasarkan kasus wanprestasi di atas, buatlah putusan pengadilannya dengan disertai dasar hukumnya !
2.	Kasus:   Fika dan Mustika, 2 bersaudara yang sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Orang tua mereka meninggalkan harta 1 (satu) buah rumah dan sebidang tanah dengan Luas 650 m2. Selama ini rumah dan tanah tersebut dikuasai oleh Fika. Sewaktu Mustika membicarakan dan meminta pembagian warisan terhadap harta peninggalan orang tua mereka tersebut, Fika menolak dengan alasan rumah dan tanah tersebut sudah dihibahkan oleh orang tua mereka ke dirinya. Karena Mustika merasa berhak, akhirnya dia mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat.. Di dalam proses persidangan hakim memberikan putusan sela kepada para pihak untuk dapat mendatangkan ahli untuk memberikan keterangan serta memerintahkan para saksi untuk dapat hadir di persidangan.

Pertanyaan;   Berdasarkan kasus di atas, berikanlah argumen Anda terhadap putusan yang diberikan oleh Hakim kepada para pihak tersebut!

Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

  Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

No.	Soal
1.	46 warga Kota Pontianak mewakili 600 Kota Pontianak yang mendaftarkan dirinya telah mengajukan gugatan kepada Pemerintah Kalimantan Barat melalui Citizen Lawsuit (CLS) / gugatan class action atau dalam UU No 32 Tahun 2009 disebut hak gugat masyarakat, berdasarkan info Anton P Widjaya. Gugatan masyarakat tersebut berkaitan dengan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.   Sumber: https://www.mongabay.co.id/2015/10/21/dianggap-lalai-tangani-kabut-asap-warga-ajukan-hak- gugat-ke-pemerintah-kalbar/   Berdasarkan informasi di atas,   a.       Analisislah ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dalam perkara lingkungan! Sertakan dasar hukumnya! b.      Tentukan yang mana yang merupakan class members (anggota kelompok) yang mana yang merupakan class representative (perwakilan kelompok)!   - hindari plagiasi, tuliskan sumber referensi anda – Nilai anda dikurangi jika melakukan plagiasi
2.	Proses penyidikan pencemaran/kerusakan lingkungan seringkali banyak menemukan hambatan karena rumitnya identifikasi kasus yang melibatkan scientific evidence (bukti ilmiah). Oleh karena itu penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup tidak hanya melibatkan penyidik POLRI.   a.        Jelaskan siapa yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan selain penyidik POLRI? Sertakan dasar hukumnya! b.        Jelaskan apa saja kewenangan penyidik tersebut!   - hindari plagiasi, tuliskan sumber referensi anda – Nilai anda dikurangi jika melakukan plagiasi

  Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

No.	Soal
1	Kasus sengketa mengenai Penghimpunan Dana yakni kasus pemblokiran rekening tanpa pemberitahuan yang dilakukan Bank terhadap rekening seorang nasabah yang disebabkan oleh adanya transfer dana dari rekening nasabah lain yang diketahui telah kehilangan token sebelumnya. Terkait kasus tersebut dapat diambil pelajaran bahwa nasabah harus berhati-hati dalam meminjamkan nomor rekening kepada siapapun. PIN dan User ID adalah rahasia, maka dari itu nasabah harus berhati-hati dan diharapkan tidak mencatatnya pada kertas yang mungkin saja dapat berpindah tangan. Selain itu nasabah harus segera menghubungi bank jika terjadi transaksi yang mencurigakan. Dari pihak Bank, seharusnya melakukan CDD (Customer Due Diligence) yakni tindakan verifikasi terhadap profil nasabah baik pengirim maupun penerima. Sumber:https://pascasarjanahukum.uii.ac.id/2017/02/18/penyelesaian-sengketa-di-sektor-jasakeuangan- kuliah-umum/   Pertanyaan:   Untuk memenuhi tujuan dari Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terselenggarakannya perlindungan terhadap konsumen secara memadai. Dalam hal pembinaan dan pengawasan ini ada beberapa lembaga yang juga diatur dalam UUPK yang berperan penting, diantaranya adalah BPKN, bpsk, LPKSM, selanjutnya terkait dengan konsumen jasa keuangan yang diatur di dalam UU OJK sendiri ada OJK dan LAPS. Berdasarkan kasus diatas, Menurut analisa anda dari ke 5 lembaga penyelenggara perlindungan konsumen yaitu BPKN, LPKSM, BPSK, OJK, dan LAPS. Lembaga mana yang berhak dalam upaya mengembangkan perlindungan bagi konsumen?
2	Kasus sengketa mengenai Penghimpunan Dana yakni kasus pemblokiran rekening tanpa pemberitahuan yang dilakukan Bank terhadap rekening seorang nasabah yang disebabkan oleh adanya transfer dana dari rekening nasabah lain yang diketahui telah kehilangan token sebelumnya. Terkait kasus tersebut dapat diambil pelajaran bahwa nasabah harus berhati-hati dalam meminjamkan nomor rekening kepada siapapun. PIN dan User ID adalah rahasia, maka dari itu nasabah harus berhati-hati dan diharapkan tidak mencatatnya pada kertas yang mungkin saja dapat berpindah tangan. Selain itu nasabah harus segera menghubungi bank jika terjadi transaksi yang mencurigakan. Dari pihak Bank, seharusnya melakukan CDD (Customer Due Diligence) yakni tindakan verifikasi terhadap profil nasabah baik pengirim maupun penerima. Sumber:https://pascasarjanahukum.uii.ac.id/2017/02/18/penyelesaian-sengketa-di-sektor-jasakeuangan- kuliah-umum/   Pertanyaan:   Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) sebagai dasar hukum pengaturan kegiatan di sektor jasa keuangan tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Pengertian sengketa di sektor jasa keuangan ditemukan dalam peraturan otoritas jasa keuangan No. 1/POJK.07/2014 tahun 2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan (POJK LAPS). Berikan analisa hukum anda berdasarkan kasus diatas, bagaimana

bentuk penyelesaian sengketa konsumen melalui LAPS-SJK dan apakah hasil dari putusan LAPS-SJK mempunyai kekuatan hukum tetap?

3

Pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai bidang telah mendorong tumbuhnya sektor jasa keuangan yang begitu pesat, baik dari segi kuantitas pelaku usahanya maupun jenis layanan yang ditawarkannya, seperti layanan jasa perbankan, jasa asuransi, jasa pembiayaan konsumen, dan berbagai jenis layanan jasa keuangan lain seperti jual beli valuta asing, penukaran uang, dan lain-lain. Regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang jasa keuangan pun berjalan dinamis seiring perubahan dan perkembangan yang ada di masyarakat, bahkan cenderung mempermudah pertumbuhan.   Pertanyaan:   Apakah dengan adanya regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang jasa keuangan dapat memberikan perlindungan bagi konsumen sektor jasa keuangan ? berikan analisis hukum anda!

 

  Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

No.	Soal
1.	KASUS   Andi adalah pengemar musik pop sehingga memiliki pengetahuan yang cukup luas terhadap perkembangan musim pop dari masa ke masa. Pada tahun 2020, Andi mengunduh sejumlah lagu yang populer pada tahun 2019 sebanyak 20 lagu. Selanjutnya, Andi melakukan kompilasi terhadap lagu-lagu tersebut dengan cara mengunduh (download) dari berbagai aplikasi. Selanjutnya, Andi mengungah (upload) kompilasi tersebut pada laman youtube Andi dengan judul kompilasi lagu pop terbaik 2019. Ungahan Andi tersebut diminati banyak orang sehingga meningkatkan jumlah viewer youtube miliknya tersebut.   Apakah ada pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Andi dalam kasus di atas? Jelaskan berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia.
2.	KASUS   Perusahaan Buana Darma bermaksud untuk membuat website perusahaan sebagai sumber informasi mengenai perusahaan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat secara daring. Untuk keperluan tersebut, Perusahaan Buana Mekar menggunakan jasa Bapak Eka untuk membuat website tersebut. Berdasarkan lay out yang telah disetujui oleh perusahaan Buana Darma, Eka mendesain website Buana Darma dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan menerima imbalan. Bersamaan dengan proses desain website, Buana Darma juga mendaftarkan nama domain www.buanadarma.co.id.   a.        Berdasarkan regulasi di Indonesia, siapakah pemegang hak cipta atas desain website tersebut? b.        Berdasarkan regulasi di Indonesia, apakah kepemilikan nama domain www.buanadarma.co.id merupakan satu kesatuan dengan hak cipta atas desain website?
3.	KASUS   Ibu Wati bermaksud untuk membeli sejumlah peralatan dapur berbahan stainless steel melalui salah satu marketplace yang khusus menjual peralatan rumah tangga. Setelah memilih beberapa peralatan yang diperlukan dan memilih cara pengiriman, Ibu Wati menerima invoice/tagihan yang dikirimkan melalui e- mail. Selanjutnya, Ibu Wati melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui aplikasi bank yang telah diunduh oleh Ibu Wati pada ponselnya.   Seharusnya dana diterima pada hari yang sama dengan proses transfer, namun sampai dengan keesokan harinya pembayaran dari Ibu Wati belum diterima oleh marketplace. Setelah menghubungi bank dimana Ibu Wati adalah nasabah, Ibu Wati menerima penjelasan bahwa dana telah ditransfer pada hari yang sama kepada rekening marketplace di bank penerima dana. Berdasarkan konfirmasi tersebut, Ibu Wati menghubungi kembali pihak marketplace dan menyampaikan keterangan dari bank tersebut. Pihak marketplace selanjutnya menghubungi bank penerima dana dan diperoleh informasi bahwa pihak bank penerima keliru untuk meneruskan/aksep dana tersebut sehingga dibutuhkan waktu untuk penelusuran kekeliruan tersebut.   a.        Apakah transfer dana yang dilakukan oleh Ibu Ratna merupakan internet banking atau mobile banking? Jelaskan jawaban Saudara. b.        Berdasarkan regulasi di Indonesia, bagaimana pengaturan mengenai tanggung jawab akibat adanya keterlambatan penerimaan dana tersebut?

  Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

No.	Soal
1.	Eka selaku karyawan PT. Angin Ribut pada awalnya diberikan Pemutusan Hubungan Kerja. Atas tindakan tersebut Eka dan PT. Angin Ribut melaksanakan upaya penyelesaian secara bipartit. Berdasarkan kasus diatas uraikan analisis anda tentang langkah-langkah bipartit beserta langkah yang dilakukan jika bipartit telah memperoleh kesepakatan.
2.	Slamet tertimpa besi jembatan yang sedang dibangun di Kabupaten Merangin, Jambi. Slamet merupakan karyawan PT. Aian Evross. Kejadian berawal saat proses pengangkatan beton. Diduga karena posisi tidak sesuai, besi jembatan roboh dan menimpa para pekerja yang tengah membangun jembatan tersebut. Uraikan analisis anda apa yang terjadi atas kasus diatas beserta sanksi hukumnya!
3.	Abas merupakan Karyawan Pabrik yang bergerak di bagian Gudang PT. Hamasa. Abas dilaporkan ke Polsek Sukajadi atas dugaan penggelapan barang Pabrik yang merugikan Perusahaan senilai Rp. 10 Juta. Atas pelaporan tersebut Abas ditahan di Polsek Sukajadi. Uraikan analisis anda apakah Abas langsung dipecat atas kasus diatas!Uraikan berdasar ketentuan hukumnya!

  Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

No.	Soal
1.	Berdasarkan Pasal 25 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: a.   Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar b.   Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan c.   Surat Ketetapan Pajak Nihil d.   Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar e.   pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Dalam mengajukan keberatan, Wajib Pajak harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu seperti diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada awal tahun 2019, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan pajak atas perusahaan Y (sebuah anak perusahaan dari perusahaan yang berlokasi di Singapura) untuk tahun pajak 2017. Pada tanggal 9 September 2019, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar kepada perusahaan Y untuk tahun pajak 2017 sebesar 500 miliar rupiah dan mengirimkannya kepada perusahaan Y pada tanggal 14 September 2019. Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, perusahaan Y mengajukan keberatan secara tertulis dalam bahasa Inggris pada tanggal 29 Desember 2020 dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan perusahaan Y beserta dasar perhitungannya. Sebelum mengajukan keberatan tersebut, perusahaan Y telah melunasi pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar 500 miliar rupiah.   Pertanyaan: Jika Anda adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang harus menindaklanjuti permohonan keberatan tersebut, apakah Anda akan menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut? Pertimbangkan persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan Y dalam mengajukan keberatan.
2.	Tata urutan dalam penagihan pajak adalah sebagai berikut: 1.   Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat Lainnya yang sejenis 2.   Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 3.   Penerbitan Surat Paksa 4.   Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan 5.   Pelaksanaan Pencegahan atau Penyanderaan 6.   Pelaksanaan lelang barang sitaan yang dilakukan secara bertahap apabila Wajib Pajak menolak untuk melakukan pembayaran atas pajak yang seharusnya dibayar.

Pertanyaan: A memiliki pajak yang belum dibayarkan sebesar 5 miliar rupiah. Atas utang pajak tersebut, telah diterbitkan Surat Peringatan pada tanggal 5 September 2020. Namun pada tanggal 10 September 2020, terdapat informasi bahwa A akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan memutuskan untuk tinggal di Singapura secara permanen. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh Juru Sita pajak untuk memastikan bahwa A membayar pajak yang belum dibayarkan? Jelaskan pendapat Anda tersebut berdasarkan tata urutan dalam penagihan pajak.

3.

Tata urutan dalam penagihan pajak adalah sebagai berikut: 1.   Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat Lainnya yang sejenis 2.   Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 3.   Penerbitan Surat Paksa 4.   Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan 5.   Pelaksanaan Pencegahan atau Penyanderaan 6.   Pelaksanaan lelang barang sitaan yang dilakukan secara bertahap apabila Wajib Pajak menolak untuk melakukan pembayaran atas pajak yang seharusnya dibayar.   Pertanyaan: B memiliki pajak yang belum dibayarkan sebesar 500 miliar rupiah. Atas utang pajak tersebut, telah diterbitkan Surat Peringatan pada tanggal 5 September 2020 dan telah diberitahukan kepada B pada tanggal 7 September 2020. Namun hingga tanggal 1 Oktober 2020 tidak terdapat itikad baik dari B dalam melunasi utang pajaknya. Saat akan dilakukan penyitaan atas aset dari B, diketahui bahwa B telah mengalihkan kepemilikan atas asetnya kepada pihak lain sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan. Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan oleh Juru Sita pajak untuk memastikan B membayar pajak yang belum dibayarkan? Jelaskan pendapat Anda tersebut berdasarkan tata urutan dalam penagihan pajak.

  Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

Subscribe to receive free email updates: