JAWABAN! Paling Relevan

 

No.	Soal
1.	Munculnya kesadaran oleh pengambil keputusan untuk mengadakan penataan kota sebagai respon terhadap dampak pertumbuhan industri yang pesat dan derasnya arus urbanisasi, membuat mereka berusaha untuk membuat suatu perencanaan dalam melakukan penataan kota. Tentunya, dalam rangka perencanaan ini selalu ada pendekatan yang digunakan dengan tujuan untuk mempertimbangkan banyak aspek dalam pembuatan perencanaan kota. Pendekatan perencanaan kota terus mengalami perkembangan dan memunculkan banyak pendekatan yang digunakan dalam praktek perencanaan kota. Namun terdapat dua pendekatan dominan yang populer dan sering kali dipertentangkan perbedaannya. Tentunya, setiap pendekatan memliki perbedaan baik dari segi karakteristik, keandalan, kelemahan, kemampuan yang relevan dalam berbagai persoalan dan tantangan pembangunan kota. Kedua pendekatan tersebut ialah pendekatan perencanaan komprehensif dan perencanaan strategis. Nyatanya, keduanya memiliki kemampuan dan kelebihan dalam perencanaan kota yang baik dan tentunya dari hal tersebut menjadikan kedua pendekatan ini terus dipertentangkan perbedaannya. Analisislah secara detail, perbedaan-perbedaan antara pendekatan perencanaan komprehensif dengan pendekatan strategis?
2.	Setelah memahami dan membuat proses perencanaan dalam perencanaan kota, tentunya memiliki hasil dari proses tersebut yaitu produk rencana. Dapat dipahami, bahwasannya produk rencana ini merupakan output dari proses perencanaan yang dipandang sebagai kumpulan substansi/materi/isi rencana. Tentunya dalam rencana tersebut yang telah ditetapkan, terdapat materi/substansi rencana didalanya yang digunakan sebgai dasar atau arahan dalam tata ruang suatu kota. Pada dasarnya produk rencana ini memiliki 4 (empat) macam produk yaitu Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RTRW Kota/RUTR Kawasan Perkotaan), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTR Kawasan Perkotaan) serta Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan (RTR Kawasan Perkotaan). Dari keempat produk tersebut, didalamnya tentu memiliki muatan materi/substansi rencana yang sama. Akan tetapi, keempatnya memiliki rencana tata ruang kawasan perkotaan yang berbeda tiap jenis/hierarkinya baik dalam hal rincian substansi, skala ketelitian peta dan jangka waktu rencana serta fungsi/manfaatnya. Dimana, muatan tersebut telah diatur dan ditetapkan dalam KepMen Kimpraswil No.327/KPTS/M/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan. Salah satunya yaitu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RTRW Kota/RUTR Kawasan Perkotaan). Yang merupakan muatan terkait kebijakan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang dilindungi dan dibudidayakan serta diprioritaskan pengembangannya.   Berikan penjelasan secara detail, terkait muatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RTRW Kota/RUTR Kawasan Perkotaan yang telah diatur KepMen Kimpraswil No.327/KPTS/M/2022?

3.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi menjadikan pertumbuhan perkotaan semakin pesat pula. Pertumbuhan perkotaan dapat dilihat dari segi jumlah penduduk, ketersediaan teknologi, ketersediaan lahan dan lain sebagainya yang menciptakan kompetisi antar kota pula. Sehingga, setiap kota terus melakukan pertumbuhan kotanya diberbagai sektor. Hal tersebut, menjadi suatu tantangan bagi pemerintah kota untuk membawa kotanya berdaya saing tapi juga menjadi bagian dari keterkaitan dengan kota yang lainnya pula. Tentunya dari tantangan tersebut, pemerintah kota memikirkan banyak sekali strategi yang harus diambil untuk mengatasi semua itu. Akan tetapi, terdapat strategi yang dipilih dalam rangka mendorong perkembangan kota dengan memperhatikan besaran, potensi dan keterkaitan yang saling menguntungkan dengan kawasan sekitarnya. Strategi tersebut disebut juga dengan strategi spasial pengembangan perkotaan nasional, yang tentunya merupakan salah satu skenario dalam mendorong pertumbuhan kota dengan tetap memikirkan tantangan yang ada. Strategi tersebut memiliki tiga komponen penting yaitu identifikasi tipologi dan fungsi kota-kota, pola keterkaitan dan aglomerasi kota- kota, prinsip umum pengelolaan kota. Analisislah secara detail, strategi spasial pengembangan perkotaan nasional yang dimaksud?

4.

Urbanisasi menjadi salah satu dampak dari perumbuhan di perkotaan, baik secara dampak positf maupun negatif. Namun, banyak sorotan terkait dampak negatif dari urbanisasi bagi lingkungan perkotaan, salah satunya yaitu permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan menjadi satu sorotan yang sangat diperhatikan banyak pihak, hal ini dikarenakan dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kondisi yang mengkhawatirkan pada lingkungan kota yang buruk tentunya tidak sehat pula bagi kesehatan masayarakatnya. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi tersebut dan kecendurungan dimasa yang akan datang, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan lingkungan akan terus terjadi jika tidak dilakukan strategi yang tepat. Terdapat beberapa permasalahan yang dianggap strategis untuk dilakukan peminimalisan atau pengurangan akan memperbaiki kondisi lingkungan untuk kedepannya. Permasalahan tersebut diilih karena dianggap strategis dapat menurunkan terjadi masalah-masalah ikutan lainnya. Permasalan yang dimaksud tersebut ialah limbah rumah tangga, sampah, emisi kendaraan, dan polusi industri.   Analisislah secara detail, maksud dari keempat permasalahan tersebut dianggap permasalahan strategis beserta cara mengatasinya?

  Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

No.

Soal

1.

Unduhlah dan bacalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang tersebut telah mengubah dan menghapus beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tugas anda 1.        Bandingkan jaminan asas partisipatif berkaitan dengan penyusunan AMDAL antara pengaturan dalam UU No 32 Tahun 2009 dengan UU No 11 Tahun 2020 (sertakan dengan Pasalnya) 2.        Berikan argumentasi saudara mengenai jaminan hak partisipatif publik dalam pengelolaan lingkungan dalam UU No11 Tahun 2020

  Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

No.	Soal
1.	Uraian   Dalam mendukung gerakan reformasi nasional, kiranya masalah etika dan moralitas kebangsaan yang menjiwai tatanan serta semangat bangsa yang bernegara sekaligus sebagai substansi masyarakat madani. Nilai preparatif untuk menyiapkan bangsa dan masyarakat Indonesia dalam berbagai kegiatan kehidupannya ke arah modernisasi, kemajuan, kemandirian, dan kesejahtera-an lahir batin. Salah satu program penting dalam agenda reformasi total dalam mengimbangkan kekuasaan negara dengan kekuasaan masyarakat dalam proses pembinaan bangsa. Bagaimanapun juga   inti   reformasi adalah memulihkan kekuasaan menyeimbangkan kekuasaan penguasa negara dengan kekuasaan di tangan masyarakat   Soal   Untuk terwujudnya keberhasilan reformasi BUMN diperlukannya strategi dan perencanaan sasaran – saran yang jelas pada BUMN/D, tugas saudara adalah untuk menganalisis sasaran – sasaran finansial, BUMN dan konsumen seperti apa yang dapat ditentukan dalam rangka mewujudkan keberhasilan dari reformasi BUMN/D .
2.	Uraian   Reformasi Pengelolaan Badan Usaha dimaksudkan untuk   merubah paradigma para pengelola Badan Usaha agar berperilaku lebih terbuka, tanggap terhadap perubahan dan menyadari perlunya proses pembelajaran. Strategi reformasi bisnis Badan Usaha dilakukan , diperlukannya 4 kegiatan reformasi pada BUMN agar terwujudnya BUMN yang kuat dan sehat.   Soal   Dari uraian di atas silahkan saudara analisis 4 kebutuhan kegiatan reformasi dalam BUMN.
3.	Uraian   Restrukturisasi BUMN dalam mencapai efisiensi dan profitisasi BUMN merupakan suatu tindakan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dalam melakukan restrukturisasi BUMN harus memperhatikan grand design pencapaian ekonomi   selama   periode kepemimpinan, dan mengakibatkan strategi pencapaiannya akan terintegrasi secara sistematis. Penggabungan usaha antara suatu badan dengan badan-badan usaha lain baik secara domestik maupun internasional didasarkan  atas beberapa pertimbangan.   Soal   Dari uraian di atas silahkan saudara analis apa saja bentuk pertimbangan yang harus diperhatikan pemerintah.

4.

Uraian   Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan infrastruktur di Indonesia agar meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat kebijakan fiskal terkendala dengan sumber dana dari pajak maka pemerintah Indonesia menggunakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mengembangkan PDB Indonesia, namun BUMN terkendala dengan kinerja nya yang masih diragukan. Oleh karena itu Privatisasi dipilih menjadi jalan keluar kendala tersebut. Dengan privatisasi diharapkan kinerjaBUMN meningkat dan akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan PDB.   Soal :   Dari uraian diatas silahkan saudara analisis konsekuensi dari kebijakan privatisasi ? apa yang menyebabkan dikeluarkannya kebijakan privatisasi.

  Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

No.

Soal

1.

Soal Kasus: Interpretasi Purposive dan Legislasi Ahli hukum atau khususnya hakim maka ia wajib memahami dan menguasai fakta persoalan hukum yang timbul dari suatu peristiwa yang harus diadili ataupun muncul sebagai persoalan hukum. Seorang hakim/ahli hukum tidak hanya harus mampu menginterpretasi teks yuridis, namun juga mampu menginterpretasi kenyataan yang menimbulkan masalah hukum. Sebagai contoh persoalan, konsep ‘penyalahgunaan wewenang’ akan dijadikan uji analisis interpretasi untuk maksud menggambarkan situasi peran penting para pemangku kepentingan hukum menggunakan hermeneutika. Detournement de pouvoir, dimuat dalam Pasal 53 ayat (2) hurub b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Konsep penyalahgunaan wewenang juga diatur pula dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian pula dimuat dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Persoalannya adalah apakah ada perbedaan istilah antara ‘penyalahgunaan kewenangan’ dengan ‘penyalahgunaan wewenang’ yang digunakan pada masing-masing dari kedua perundang-undangan tersebut. Tentu penggunaan beberapa ‘kaca-mata’ hermeneutika hukum untuk melihat makna ‘penyalahgunaan wewenang’ di satu sisi dengan ‘penyalahgunaan kewenangan’ di sisi yang lain dapat dilakukan. Maka di sini peran hakim/ahli hukum dalam memahami dan menafsir teks perundang-undangan sekaligus menginterpretasi kenyataan yang menimbulkan masalah hukum sangat diperlukan. Penjelasan hermeneutika tentu penting bagi ilmu hukum sebagai logika berfikir yang sahih melawan/disandingkan dengan penjelasan lain seperti analisa ‘legality and legitimacy’ terhadap suatu kerangka landasan berpikir hukum berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian. Sehingga metode hermeneutika ditempatkan sebagai pilihan lain dalam penafsiran hukum atas hegemoni meode- metode aliran positivisme.   Pertanyaan: Saudara mahasiswa, anda relatif bebas menentukan asumsi-asumsi apa saja yang semestinya melekat, diberikan dan ada di dalam konteks contoh kasus peristiwa yang diberikan dalam Soal ini. Sehingga anda- pun dapat berinterpretasi secara relevan faktor-faktor apa saja yang semestinya masuk dalam analisis kasusnya tersebut.   Lakukan analisa terhadap soal kasus Detournement de pouvoir yang telah diberikan di atas dengan menggunakan interpretasi hermeneutik berikut dengan kelebihan dan kekurangannya dengan menggunakan metode hermeneutik-hukum ini. (Max 750 kata).

2.

Soal Kasus: Interpretasi Purposive dan Legislasi Ahli hukum atau khususnya hakim maka ia wajib memahami dan menguasai fakta persoalan hukum yang timbul dari suatu peristiwa yang harus diadili ataupun muncul sebagai persoalan hukum. Seorang hakim/ahli hukum tidak hanya harus mampu menginterpretasi teks yuridis, namun juga mampu menginterpretasi kenyataan yang menimbulkan masalah hukum. Sebagai contoh persoalan, konsep ‘penyalahgunaan wewenang’ akan dijadikan uji analisis interpretasi untuk maksud menggambarkan situasi peran penting para pemangku kepentingan hukum menggunakan hermeneutika. Detournement de pouvoir, dimuat dalam Pasal 53 ayat (2) hurub b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Konsep penyalahgunaan wewenang juga diatur pula dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian pula dimuat dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Persoalannya adalah apakah ada perbedaan istilah antara ‘penyalahgunaan kewenangan’ dengan ‘penyalahgunaan wewenang’ yang digunakan pada masing-masing dari kedua perundang-undangan tersebut. Tentu penggunaan beberapa ‘kaca-mata’ hermeneutika hukum untuk melihat makna ‘penyalahgunaan wewenang’ di satu sisi dengan ‘penyalahgunaan kewenangan’ di sisi yang lain dapat dilakukan. Maka di sini peran hakim/ahli hukum dalam memahami dan menafsir teks perundang-undangan sekaligus menginterpretasi kenyataan yang menimbulkan masalah hukum sangat diperlukan. Penjelasan hermeneutika tentu penting bagi ilmu hukum sebagai logika berfikir yang sahih melawan/disandingkan dengan penjelasan lain seperti analisa ‘legality and legitimacy’ terhadap suatu kerangka landasan berpikir hukum berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian. Sehingga metode hermeneutika ditempatkan sebagai pilihan lain dalam penafsiran hukum atas hegemoni meode- metode aliran positivisme.   Pertanyaan: Saudara mahasiswa, anda relatif bebas menentukan asumsi-asumsi apa saja yang semestinya melekat, dikenakan dan ada di dalam konteks contoh kasus peristiwa yang diberikan dalam Soal ini. Sehingga anda-pun dapat berinterpretasi secara relevan faktor-faktor apa saja yang semestinya masuk dalam analisis kasusnya tersebut.   Buat analisis klasifikasi terhadap soal kasus interpretasi Detournement de pouvoir antara penyalahgunaan wewenang’ dengan ‘penyalahgunaan kewenangan’ yang telah diberikan di atas dengan menggunakan penafsiran sistematis berikut dengan penjelasan keperluannya. (Max. 750 kata).

  Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

No.	Soal
1.	Pengangkutan di darat adalah sebuah kegiatan ekonomi dimana sebuah perusahaan menggunakan transportasi darat untuk mengangkut penumpang atau barang. Dua bentuk utama transportasi darat adalah transportasi kereta api dan transportasi jalan (mobil, bus, sepeda motor). Biasanya pengangkutan di darat mengacu pada pengangkatan orang dan barang oleh perusahaan komersial yang disediakan dengan biaya bagi individu, bisnis, dan pemerintah untuk tujuan menguntungkan perusahaan yang menyediakan perjalanan.   Pertanyaan :   Berikan analisis saudara bagaimana tanggung jawab pengangkut angkutan jalan terhadap barang pihak ketiga yang diangkutnya ?Jelaskan dengan argumen yang berdasar pada ketentuan yang berlaku!
2.	Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Sementara itu perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Saat ini Kereta Api diurusi oleh PT. KAI sebuah BUMN Indonesia.   Pertanyaaan :   Berikan analisis saudara bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak pengangkut terhadap penumpang kereta api ?Uraikan jawaban saudara mengacu pada ketentuan yang berlaku!
3.	Pengangkutan melalui udara terlaksana karena adanya perjanjian antara pihak pengangkut dan penumpang. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UUP) menyebutkan, perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa lainnya. Lebih lanjut dikatakan, perjanjian pengangkutan yang telah disepakati antara pihak pengangkut dan penumpang dibuktikan dengan tiket penumpang.   Pertanyaaan :   Berikan analisis saudara bagaimana bentuk tanggung jawab pengangkut udara terhadap penumpang ?Uraikan jawaban saudara berdasar ketentuan hukum yang berlaku!

4.

Pasal 1 angka 29 PP 20 Tahun 2010 menyebutkan bahwa: Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.   Pertanyaan :   Berikan analisis saudara bagaimana tanggung jawab pengangkut atas rusaknya barang kiriman ?Uraikan jawaban saudara!

  Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

No.	Soal
1.	Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan yang cukup banyak dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam fungsi legislatifnya bersama-sama dengan DPR menyusun rancangan undang-undang, selain itu juga membuat Perppu, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. 1.        Berikan analisis anda tentang perbedaan muatan materi pada peraturan pemerintah dan keputusan presiden. 2.        Dalam menentukan materi muatan suatu perundang-undangan perlu melihat pedoman. Berikan analisis anda adakah perubahan pedoman untuk menentukan materi muatan perundang- undangan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
2.	Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Advokasi untuk Demokrasi mengungkapkan bahwa naskah akademik dan draf Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dibuat secara simultan atau bersamaan. Padahal idealnya, naskah RUU dibuat setelah ada naskah akademik. Mereka mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kemenkumham sudah melakukan asesmen untuk Omnibus Law Ciptaker sejak bulan September 2019. Dengan kata lain sebelum Presiden Joko Widodo berpidato mengenai rencana pembuatan aturan baru tersebut.   Berdasarkan kasus di atas, berikan analisis pentingnya naskah akademik dalam suatu rancangan undang- undang.
3.	Contoh kasus   Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI hendak membuat peraturan menteri tentang standar pengadaan jasa konstruksi melalui jasa penyedia. Untuk membuat peraturan menteri tersebut perlu melihat peraturan-peraturan yang lebih tinggi yaitu PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kemerinterian Negara, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.   Buatlah peraturan menteri sesuai dengan keterangan di atas sesui dengan susunan format pembukaan.

  Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

Kunjungi Jurnal Pendidikan pada link berikut:

https://jurnal.ut.ac.id/index.php/jp/issue/archive

Pilihlah abstrak dari sebuah artikel yang ada, selanjutnya parafrasa abstrak tersebut hingga plagiat < 20%.

Perlu diingat:

    Jangan COPY PASTE jawaban teman Anda. 

    Berikan jawaban Anda dengan bahasa Anda sendiri.

    Tuliskan abstrak yang asli dan abstrak yang telah diparafrase dalam lembar jawaban

    Jawaban ditulis dengan huruf Time New Roman Ukuran 12, halaman depan diberi cover, logo UT, dan identitas mahasiswa

    Waktu pengerjaan 2 minggu

 ### Selamat Mengerjakan tugas 3 ###

  Kita bisa menjawab, Jasa start 10k persoal

        Ingin jawaban rinci  full file word wa_aja o8123o272694

Subscribe to receive free email updates: