JAWABAN paling relevan

No.	Soal
1.	Judicial review pada awalnya diberikan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan sebuah undang- undang karena isinya berlawanan dengan konstitusi. Sebelum itu, memang ada kebiasaan tradisional yang memungkinkan hukum menyimpang atau tidak memberlakukan isi suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. John Marshall (Amerika Serikat) adalah orang pertama dalam sejarah konstitusi dan ketatanegaraan yang melakukan pengujian dan pembatalan suatu undang-undang dalam bentuk judicial review atau konstitusional review. 1. Berikan analisis anda pentingnya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dalam sejarah. 2. Berikan analisis anda mengapa Mahkamah Agung melakukan judicial review meskipun konstitusi Amerika Serikat tidak memberi hak untuk melakukan itu secara eksplisit.
2.	Dalam artikel Perbedaan Keputusan dengan Peraturan pernah dijelaskan mengenai keputusan (beschikking) dan peraturan (regeling). Mengenai penggunaan istilah "keputusan" dan "peraturan", menurut buku "Perihal Undang-Undang" karangan Jimly Asshiddiqie (hal. 9), negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek- subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu. Yaitu keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract) biasanya bersifat mengatur (regeling), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (beschikking) ataupun keputusan yang berupa "vonnis" hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan. 1. Berikan anaslisis anda apakah pengujian atas peraturan legislasi dan regulasi melalui proses yang sama. 2. Berikan analisis anda pentingnya diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 2004 terhadap peristilahan produk pengaturan.
3.	Ketetapan MPR(S) Nomor XIX/MPRS/1966 menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan yang berisikan peninjauan kembali segala bentuk produk legislatif, penetapan presiden, dan peraturan presiden yang berindikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah bersama-sama DPR. 1. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah pengujian tersebut dapat dikategorikan sebagai judicial review. 2. Berikan analisis anda terhadap perbedaan keputusan dalam legislatif review dan judicial review dalam hal peraturan perundang-undangan dicabut.

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama,

Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694

No.	Soal
1.	Judicial review pada awalnya diberikan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan sebuah undang- undang karena isinya berlawanan dengan konstitusi. Sebelum itu, memang ada kebiasaan tradisional yang memungkinkan hukum menyimpang atau tidak memberlakukan isi suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. John Marshall (Amerika Serikat) adalah orang pertama dalam sejarah konstitusi dan ketatanegaraan yang melakukan pengujian dan pembatalan suatu undang-undang dalam bentuk judicial review atau konstitusional review. 1. Berikan analisis anda pentingnya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dalam sejarah. 2. Berikan analisis anda mengapa Mahkamah Agung melakukan judicial review meskipun konstitusi Amerika Serikat tidak memberi hak untuk melakukan itu secara eksplisit.
2.	Dalam artikel Perbedaan Keputusan dengan Peraturan pernah dijelaskan mengenai keputusan (beschikking) dan peraturan (regeling). Mengenai penggunaan istilah "keputusan" dan "peraturan", menurut buku "Perihal Undang-Undang" karangan Jimly Asshiddiqie (hal. 9), negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek- subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu. Yaitu keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract) biasanya bersifat mengatur (regeling), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (beschikking) ataupun keputusan yang berupa "vonnis" hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan. 1. Berikan anaslisis anda apakah pengujian atas peraturan legislasi dan regulasi melalui proses yang sama. 2. Berikan analisis anda pentingnya diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 2004 terhadap peristilahan produk pengaturan.
3.	Ketetapan MPR(S) Nomor XIX/MPRS/1966 menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan yang berisikan peninjauan kembali segala bentuk produk legislatif, penetapan presiden, dan peraturan presiden yang berindikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah bersama-sama DPR. 1. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah pengujian tersebut dapat dikategorikan sebagai judicial review. 2. Berikan analisis anda terhadap perbedaan keputusan dalam legislatif review dan judicial review dalam hal peraturan perundang-undangan dicabut.

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama,

Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694

No.

Soal

Gambar 1. Iklan Pasta Gigi Close Up

Gambar 1 di atas adalah salah satu iklan pasta gigi Close Up. Iklan tersebut menyapaikan pesan bahwa pasta gigi Close Up dapat membuat nafas segar hingga 12 jam. Iklan tersebut juga menampilkan dua orang model yang saling berdekatan seakan-akan tidak khawatir dengan bau mulut.

a. Sebutkan proses belajar konsumen yang digunakan pada iklan di Gambar 1!

b. Jelaskan alasan anda! Uraikan mekanisme proses belajar tersebut! Jawablah menggunakan konteks contoh iklan di atas.

c. Jelaskan tujuan pemasar menggunakan strategi ini!

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama,

Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694

No.

Soal

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak berwenang dalam kasus hilangnya dana nasabah PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Apalagi kasus pembobolan dana nasabah senilai Rp22 miliar ini tengah ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia dan masih terus bergulir.

"Agar simpanan di bank dijamin LPS, nasabah perlu memenuhi syarat 3 T, yakni tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi bunga penjaminan LPS, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank misalnya memiliki kredit macet.

Sumber : https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/ybJWMQjk-kasus-hilangnya-dana-nasabah- maybank-bukan-kewenangan-lps

Pertanyaan

Pemerintah mempunyai kewajiban melindungi dana nasabah di bank, berikan pendapat anda bagaimana skema penjaminan dana nasabah di bank yang dilakukan oleh pemerintah ?

Di berbagai grup aplikasi chatting viral pesan berantai yang menyebutkan bahwa pencairan rekening bank orang yang sudah meninggal sangat ribet dan berbelit. Bahkan butuh waktu panjang untuk menariknya oleh pihak keluarga atau ahli waris. Dalam pesan itu, ada himbauan jika anggota keluarga yang mempunyai simpanan di bank dalam bentuk emas, tabungan, maupun aset dalam safety box, meninggal dunia, maka jangan buru-buru lapor ke bank. Selanjutnya, masih dalam pesan itu, tertulis bahwa pihak keluarga harus menarik semua aset tersebut terlebih dahulu, baru melapor ke bank. Sebab, pencairannya akan memakan waktu lama, bahkan sampai 15 tahun belum cair juga asetnya. "Bila sebelum tarik keluar dan lapor bank, maka aset tersebut dibekukan bank secara otomatis dan kuasa yang berhak mengambil gugur secara hukum,"

Direktur Utama Bank BTN Maryono meluruskan pesan yang beredar tersebut. Menurut dia, isinya tak sepenuhnya benar. Memang bank butuh waktu untuk mencairkan dana nasabah yang sudah meninggal, tapi semata-mata untuk alasan keamanan. "Bank akan hati-hati bila pemilik dana sudah meninggal karena perlu ahli waris yang sah,"

Sumber : https://money.kompas.com/read/2019/04/09/113400826/beredar-pesan-sulitnya-cairkan- rekening-nasabah-yang-meninggal-ini-faktanya

Pertanyaan

Berdasarkan kasus di atas, silahkan analisa berkaitan dengan nasabah penyimpan. Menurut anda apakah nasabah yang sudah meninggal dunia wajib dilindungi oleh bank ! kaitkan jawaban anda dengan aturan yang berlaku !

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama,

Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694

No.

Soal

Mahkamah Agung (MA) membebaskan Hendra Saputra, pesuruh dan sopir pribadi di Kantor Rifuel milik Riefan Avrian, anak mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan, dari hukuman dalam kasus korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2012 (Sumber : https://thetanjungpuratimes.com/2016/01/21/ma-putus-bebas-ob-di-kasus-korupsi- videotron/). Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, menjatuhkan vonis terhadap Hendra Saputra dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan, karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP terkait tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop UKM) tahun 2012. (Sumber : https://www.beritasatu.com/megapolitan/205561/satu-hakim-minta-hendra-dibebaskan) dan putusan ini diperkuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis hukuman pidana dua tahun penjara kepada Tripeni Irianto Putro. Bekas Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan ini juga diminta membayar denda Rp200 juta dengan subsider dua bulan. Tripeni Irianto Putro terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 12 huruf C UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 (sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151217202844- 12-98978/hakim-ptun-medan-penerima-suap-oc-kaligis-divonis-dua-tahun).

Perumusan sanksi pidana dalam UU PTPK jelas menganut ancaman minimum khusus. Namun dalam penerapannya, masih banyak majelis yang menjatuhkan pidana dalam kasus korupsi di bawah ancaman minimum khusus yang telah ditentukan dalam UU PTPK sebagaimana dalam kasus di atas. Berbagai putusan hakim yang memutuskan suatu perkara pidana di bawah batas minimum mengakibatkan putusan tersebut menjadi inkonsisten dan penjatuhan pidana dibawah batas minimum khusus terhadap terdakwa kasus korupsi tidaklah dapat dibenarkan

Pertanyaan :

1. Berikan argumentasi anda, mengapa penjatuhan pidana dibawah batas minimum dalam kasus korupsi di atas tidaklah dapat dibenarkan? Tanggapan anda harus menyertakan asas yang dianut dalam hukum pidana.

2. Silakan dianalisis kelemahan yuridis rumusan ancaman pidana minimum khusus yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.. 20 Tahun 2001.

3. Hakikat pencantuman ancaman pidana minimum khusus dalam UU PTPK tidaklah terlepas dari hakikat pidana dan pemidanaan pada umumnya, oleh karena itu silakan dianalisis tujuan dicantumkannya ancaman pidana minimum khusus dalam UU PTPK!.

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama,

Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694

No.

Soal

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 struktur ketatanegaraan Indonesia menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi yang memegang kedaulatan rakyat. MPR memilih presiden dan wakil presiden untuk menjalankan pemerintahan. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sistem ketatanegaraan Indonesia berubah termasuk berubahnya letak dan fungsi serta kedudukan MPR.

Pertanyaan:

1. Sebelum dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan Ketetapan MPR karena dibuat oleh lembaga yang sama. Berikan analisis anda mengapa Undang-Undang Dasar 1945 diletakkan lebih tinggi secara hierarki dikaitkan dengan fungsi MPR.

2. Berikan analisis anda mengapa beberapa Ketetapan MPR saat ini masih berlaku sedangkan MPR sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat Ketetapan MPR

PEMERINTAH melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Kepala Kepolisian RI menindaklanjutinya dengan menerbitkan Maklumat Nomor Mak/1/I/2021 yang mengatur kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian FPI pada Jumat, 1 Januari 2021.

Secara substansi materi muatan maklumat ini justru terlihat lebih mengikat dan operasional dibandingkan dengan SKB karena mengatur hal-hal sebagai berikut. Pertama, masyarakat diminta tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI. Kedua, masyarakat diminta melaporkan kepada aparat apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI. Ketiga, mengedepankan Satpol PP dengan dukungan TNI-Polri untuk melakukan penertiban spanduk, atribut, pamflet. Keempat, masyarakat dilarang mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Pertanyaan:

1. Berdasarkan artikel di atas, berikan analisis anda mengenai kedudukan Maklumat Polri dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Berikan analisis anda apakah Surat Keputusan Bersama yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dapat dikategorikan sebagai Keputusan Menteri.

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama,

Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694

No.	Soal
1.	Rancanglah sebuah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau persiapan mengajar dengan format RPP yang saat ini Saudara gunakan sebagai guru, untuk mengembangkan kemampuan belajar menganalisis pada anak berdasarkan teori yang ada di Buku Materi Pokok PDGK4104!
2.	Mengapa guru harus memiliki pemahaman yang baik tentang bimbingan dan konseling? Kemukanan pendapat Saudara dan hubungkan dengan teori karakteristik bimbingan dan konseling di SD yang Anda ketahui!
3.	Bu Sinta mengajar di kelas dua dan hari itu memberikan matematika tentang soal cerita. Seperti biasa di kelas terdapat 1 orang anak bernama Bayu yang memiliki kemampuan di atas rata-rata teman sekelasnya. Setiap Bu Sinta memberikan materi Bayu langsung memahami dan hafal diluar kepala. Hal ini terkadang membuat Bayu merasa bosan di kelas karena Bu Sinta harus mengajarkan materi sehingga dipahami oleh semua anak. Tak jarang Bayu bermain-main didalam bahkan diluar kelas karena sudah bosan mendengarkan apa yang disampaikan gurunya. Jika Saudara menjadi Bu Sinta, tindakan apa yang Saudara lakukan untuk menghadapi Bayu?
4.	Terdapat 30 kompetensi guru SD/MI yang merupakan perpaduan antara kompetensi dari Permen No. 16/2007 dan SKGK-SD/MI Lulusan S1 PGSD, tahun 2006. Identifikasilah minimal lima kompetensi yang merupakan contoh paling esessial dalam pengembangan profesionalitas secara terus menerus. Beri alasan, mengapa Anda mengidentifikasi kompetensi tersebut di SD/MI ?
5.	Menurut Saudara mengapa standar kompetensi lulusan dan karakteristik mata pelajaran perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum khususnya di sekolah dasar?

Kita bisa menjawab dengan belajar bersama,

Ingin jawaban rinci full file word wa_aja o8123o272694

JAWABAN paling relevan

0 Response to "JAWABAN paling relevan"

Posting Komentar