JAWABAN Real valid, dan ber referensi

 Jasa Start 10k persoal full word wa aja 081230272694

No.

Soal

1.

Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang bersifat internasional yang telah eksis sejak lama. Beberapa perjanjian internasional telah mengatasi tindak pidana terorisme, diantaranya International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing 1997, International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999, International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism 2005.

Meskipun baru pada decade 90-an negara-negara fokus dalam menyusun kerangka perjanjian internasional dalam pemberantasan terorisme, faktanya negara-negara sudah aktif melakukan upaya yang bersifat lintas negara dalam memberantas dan memerangi terorisme. Pemberantasan terorisme sebelum berlakunya berbagai perjanjian internasional tersebut menggunakan dasar hukum kebiasaan internasional yaitu asas universal .

 

Pertanyaan:

a.        Analisalah penerapan asas universal dalam pemberantasan tindak pidana terorisme!

b.        Kaitkan asas universal dengan delict jure gentium!

2.

Kasus di Kamboja bermula saat terjadi suksesi pemerintahan nasional negara Kamboja ke pemerintahan rezim  berideologi komunis Khmer Merah (Khmer Rouge/Red Khmer). Selama hampir empat tahun pemerintahan rezim komunis tersebut ditengarai telah terjadi pembunuhan massal terhadap sebagian rakyat Kamboja yang dianggap melawan rezim tersebut. Laporan lembaga Palang Merah Internasional (International Committee of Red Cross/ICRC) menyatakan bahwa selama pemerintah rezim Khmer Merah telah terjadi pembunuhan hampir dua juta rakyat Kamboja yang sebagian besar berasal dari ibukota Phnom Penh.

 

Selama masa pemerintahan rezim Khmer Merah terdapat beberapa data yang menyebutkan rincian  tentang  jumlah  rata-rata  korban  yang  terdapat  dalam  situs pemakaman massal dari

21 wilayah konsentrasi yang dijadikan sebagai tempat eksekusi para korban kekejaman pemerintah Kamboja saat itu, dari beberapa laporan menyebutkan bahwa terdapat lebih dari satu juta jiwa atau sekitar 16 % dari jumlah total keseluruhan populasi rakyat Kamboja yang turut menjadi korban kekejaman Rezim Khmer Merah.

Permasalahan yang muncul setelah berakhirnya pemerintahan Khmer Merah adalah masalah peradilan bagi para pihak yang terlibat dalam peristiwa kemanusiaan tersebut, hal ini dikarenakan masih banyak para petinggi Khmer Merah yang berkeliaran dan bebas dari jerat hukum, meski pemimpin utama mereka Pol Pot mati dalam masa pelarian. Tahun 2001 dimulai suatu pembicaraan antara pemerintah Kamboja dengan Pihak PBB terkait masalah peradilan para petinggi Khmer merah, hingga pada tahun 2003 terbentuklah suatu lembaga peradilan ad hoc yang secara khusus menangani proses peradilan petinggi Khmer Merah melalui resolusi Majelis Umum PBB.

 

Lembaga peradilan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia (ECCC), lembaga peradilan yang berpusat di kota Phnom Penh ini merupakan salah satu dari sekian bentuk lembaga peradilan internasional bentukan PBB dengan pemerintahan suatu negara atau lebih dikenal dengan hybrid court.

 

Pertanyaan:

Berikan argumentasi perihal bagaimana ECCC dalam menangani masalah kejahatan kemanusiaan di Kamboja!

 Jasa Start 10k persoal full word wa aja 081230272694

No.

Soal

1.

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditetapkan dalam Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945 (Perubahan ketiga) sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sesungguhnya, dalam rapat besar BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 15 Juli 1945 (kurang lebih 59 tahun yang lalu), telah muncul usulan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Anggota Moh. Yamin menghendaki agar Mahkamah Agung (‘Balai Agung’) menjadi pula badan yang membanding, yakni ‘… apakah undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak melanggar Undang-Undang Dasar Republik atau bertentangan dengan hukum adat yang diakui, ataukah tidak bertentangan dengan syariah agama Islam’. Anggota Soepomo tidak menyetujui gagasan Moh. Yamin. Dikatakan, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar hanya dikenal dalam suatu sistem pemerintahan yang mengenal pemisahan kekuasaan secara tegas (maksudnya guna check and balances antara tiga kekuasaan itu). ‘Menurut pendapat saya, tuan Ketua, dalam rancangan UndangUndang Dasar ini, kita memang tidak memakai sistem yang membedakan 2 Vol. 1 No. 3 - November 2004 prinsipil antara 3 badan itu, artinya tidak, bahwa kekuasaan kehakiman akan mengontrol kekuasaan membentuk undang- undang (RM. AB. Kusuma, 2004: 299)’.

 

Pertanyaan:

1.        Berikan analisis Anda atas desakan akan perlunya kelembagaan judicial review di Indonesia.

2.        Berikan analisis Anda apakah Mahkamah Konsitusi dapat membatalkan keberlakuan suatu undang- undang.

2.

Sistem norma hukum (peraturan perundang-undangan Indonesia) yang berlaku berada dalam suatu sistem hierarkis yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, dimana norma tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (Staatfundamentalnorm) Republik Indonesia, yaitu: Pancasila. Heirarki peraturan perundang-undangan bertujuan menentukan derajatnya masing-masing agar tercipta sistem peraturan perundang-undangan yang harmonis (adanya keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan), sedangkan tidak harmonis adalah adanya batasan-batasan perbedaan, hal- hal yang bertegangan, dan kejanggalan. Selain itu, implikasi heirarki adalah adanya norma hukum dalam derajat yang sama (berkelompok) untuk tidak saling bertentangan.

 

Pertanyaan:

1.        Tentukan objek norma hukum apa saja yang dapat diuji.

2.        Berikan analisis Anda atas pembedaan produk hukum pengaturan dan keputusan sebelum ditetapkannya.

3.

Dalam prinsip pembagian kekuasaan negara kekuasaan tidak dibagi habis kepada lembaga negara yang ada, melainkan kekuasaan itu dibagi oleh lembaga yang oleh konstitusi diberikan kewenangan untuk membagi kekuasaan negara. Dalam prinsip pembagian kekuasaan lebih mengedepankan adanya kekuasan tertinggi yang mengatur dan meneria pertanggungjawaban atas pelaksanaan kekuasaan yag diberikan. Salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945 menganut prinsip pembagian kekuasaan yang mengedepankan supremasi parlemen, maka prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

 

Pertanyaan:

1.        Berdasarkan pada uraian di atas, analisislah pemaknaan kebebasan kekuasaan kehakiman.

2.        Berikan analisis pengujian perundang-undangan dalam perspektif pembagian kekuasaan.

 Jasa Start 10k persoal full word wa aja 081230272694

No.

Soal

1.

 

Gambar disamping adalah produk ayam goreng cepat saji dengan beberapa infomasi berikut :

 

1.        Ayam digoreng dengan menggunakan mesin khusus yang dapat menjaga suhu dan membuat tekstur ayam goreng lebih cepat garing.

2.        Kemasan ayam goreng dibuat dengan bentuk dan model khusus sehingga tampil berbeda dengan produk serupa dan dapat menampung lebih banyak potongan ayam goreng.

3.        Dikenal dengan nama ayam goreng M dan baru sebulan beroperasi. Logo ayam goreng M dibuat mirip dengan restoran ayam goreng terkenal dari Amerika Serikat.

4.        Resep ayam goreng adalah warisan orangtua pemilik dan hanya diketahui oleh pemiliknya.

Gambar hanya ilustrasi

 

 

Pertanyaan :

Berdasarkan contoh kasus diatas, manakah bagian informasi yang menjelaskan tentang Merk? Apakah ayam goreng M dapat mendaftarkan merk dagang yang digunakannya selama ini di Indonesia? Jelaskan jawaban anda.

2.

Gambar disamping adalah produk ayam goreng cepat saji dengan beberapa infomasi berikut :

 

1.        digoreng dengan menggunakan mesin khusus yang dapat menjaga suhu dan membuat tekstur ayam goreng lebih cepat garing.

2.        Kemasan ayam goreng dibuat dengan bentuk dan model khusus sehingga tampil berbeda dengan produk serupa dan dapat menampung lebih banyak potongan ayam goreng.

3.        Dikenal dengan nama ayam goreng M dan baru sebulan beroperasi. Logo ayam goreng M dibuat mirip dengan restoran ayam goreng terkenal dari Amerika Serikat.

4.        Resep ayam goreng adalah warisan orangtua pemilik dan hanya diketahui oleh pemiliknya.

Gambar hanya ilustrasi

 

Pertanyaan :

Berdasarkan contoh kasus diatas, manakah bagian informasi yang menjelaskan tentang Rahasia Dagang? Apakah ayam goreng M sudah memenuhi syarat rahasia dagang? Jelaskan jawaban anda!

 Jasa Start 10k persoal full word wa aja 081230272694

No.

Soal

1.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya saat ini fokus mengejar target menjadi perusahaan dengan nilai pasar atau market value USD 100 miliar atau Rp 1.426 triliun (kurs Rp 14.260 per dolar AS) di 2024. Nicke Widyawati menyatakan, merger dan akuisisi jadi salah satu strategi terpenting Pertamina untuk jadi salah satu perusahaan energi terbesar di dunia atau global energy champion.

 

"Merger dan akuisisi adalah salah satu strategi Pertamina untuk mencapai target pertumbuhan nilai pasar USD 100 miliar di 2024," ujar dia dalam The 45th IPA Convention & Exhibition, Rabu (1/9/2021).

 

Guna mencapai target itu, Nicke melanjutkan, Pertamina fokus pada proyeksi jangka panjang melalui pendekatan B2B dan G2G. Perseroan juga berambisi untuk meningkatkan pertumbuhan domestik, eksplorasi usaha baru, hingga melakukan akuisisi dan kemitraan strategis. "Kita punya kapasitas untuk menghadapi tantangan dan dinamika global selama 63 tahun usia kami berdiri," seru Nicke.

 

Sumber: https://www.liputan6.com/, 1 September 2021 Pertanyaan:

Berdasarkan informasi diatas, uraikanlah analisis dan pemahaman anda tentang pokok pembahasan informasi berita diatas terkait materi perkuliahan tentang restrukturisasi !

2.

Pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak dan Gas bumi (Migas) menjadi solusi untuk meningkatkan ketahanan energi. Dengan adanya holding BUMN Migas dapat meningkatkan penggunaan gas yang bersumber dari perut bumi Indonesia yang selama ini penyerapannya belum optimal. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Gigih Prakoso mengatakan, tuntasnya pembentukan Holding BUMN Migas dengan PT Pertamina (Persero) bertindak sebagai induk perusahaan sektor migas, sesuai dengan strategi dalam memperkuat sektor energi nasional yang perlahan diwujudkan.

 

“Dengan adanya induk Pertamina, entitas usaha milik negara di sektor energi bisa diharmonisasi,” kata Gigih, di Jakarta, Kamis (8/11/2018). Dengan bersatupadunya PGN dan PT Pertamina Gas (Pertagas) akan meningkatkan pemanfaatan infrastruktur dan memperkuat rantai pasok gas bumi di Indonesia.

 

“Infrastruktur PGN dan Pertagas jadi satu, seperti pipa transmisi atau distribusi, itu bisa lebih meningkatkan utilitas serta efisiensi bagi operasional kedua perusahaan,” tambah Gigih. Dengan terintegrasinya infrastruktur PGN dan Pertagas, secara langsung subholding gas ini menguasai lebih dari 96 persen portofolio hilir gas. Hal ini pun akan menyukseskan ketercapaian target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) hingga 2025, di antaranya sebanyak 4,7 juta sambungan rumah tangga baru, 6.302 kilo meter (km) pipa hilir, dan 5.437 km pipa hulu.

 

“Dengan kekuatan tersebut, pelayanan gas bumi untuk semua segmen bisa dinikmati rakyat dari Aceh hingga Papua,” tutur Gigih.

 

Sumber: https://www.liputan6.com/, 8 November 2021

 Jasa Start 10k persoal full word wa aja 081230272694

No.

Soal

1.

Identitas nasional adalah sebuah konsep yang multidimensional. Hal tersebut disebabkan karena dapat dikembangkan dan dianalisis oleh berbagai disiplin ilmu dan relevan dengan berbagai bidang penelitian. Identitas ini menjadi satu hal yang mutlak dimiliki oleh setiap negara di dunia. Melalui identitas, sebuah negara memiliki karakteristik, berkepribadian serta berkeadzaban yang menjadi modal dasar bagi bangsa untuk tetap berjalan mencapai cita cita serta menjadi setara dengan bangsa lainnya di dunia.

 

Soal

a.        Setelah anda memahami bacaan di atas, kemukakan hasil analisis anda tentang makna serta urgensi identitas nasional bagi bangsa Indonesia

b.        Analisislah bagaimana bentuk identitas nasional Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya!

2.

Pancasila memiliki urutan yang tidak dapat diacak, sehingga disebut sebagai sistem nilai yang hierarkis piramidal yang saling melengkapi dan mengkualifikasi. Susunan ini menjadi salah satu filosofis dasar dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Sila yang disebutkan terlebih dahulu memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada sila sial yang disebut kemudian.

 

Soal

Analisislah oleh Anda, mengapa urutan sila-sila Pancasila berbentuk hierarkis pyramidal? Serta kaitkan jawaban Anda dengan karakter atau jati diri bangsa Indonesia!

3.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, diyakini kebenaranya karena mengakar dari jatidiri bangsa Indonsia, sehingga memberi pedoman/panduan bagi segenap rakyat Indonesia untuk bergerak bersama dalam mencapai tujuan serta cita yang telah ditetapkan. Pedoman ini digunakan sebagai kerangka untuk menata kehidupan diri pribadi, antar manusia lainnya, serta alam sekitar. Sehingga terdapat keterpaduan antara fikiri serta tindakan yang sesuai dengan kehendak bersama.

 

Soal

Setelah Anda membaca ilustrasi di atas, analisislah bentuk perwujudan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari hari!

4.

Pancasila dilahirkan dari pemikiran serta ide para founding father yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pancasila mampu mewakili karakteristik masyarakat Indonesia dari berbagai budaya, bahasa, ras, suku dan agama. Pancasila sebagai kepribadian bangsa menempatkan posisinya sebagai citra yang ditampilkan atas orientasi bangsa yang sejatinya berbeda dengan bangsa lain dalam memaknai serta menjawab permasalahan yang ada. Sehingga walaupun indonesia berada diantara beberapa negara dengan peradabannya masing – masing, tetapi Indonesia akan tetap berdiri kokoh dengan kepribadiannya.

 

Soal essay

Analisislah korelasi Pancasila sebagai kepribadian bangsa dalam perwujudan kehidupan sehari hari

 Jasa Start 10k persoal full word wa aja 081230272694

No.

Soal

1.

Di dalam hukum Islam, benda yang diwakafkan (al-mawquf) terbagi menjadi dua: benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Problematika objek wakaf justru mempengaruhi pada keabsahan tindakan wakaf atas dua kategorisasi benda wakaf tersebut. Walaupun dalam klasifikasinya wakaf benda terbagi atas benda bergerak dan tidak tidak bergerak namun saat ini yang popular di kalangan masyarakat Indonesia hanya wakaf benda tidak bergerak.

 

Pertanyaan:

1.        Kategorikan jenis benda bergerak apa saja yang dapat diwakafkan disertai dasar hukumnya.

2.        Alasan apa yang mendasari sehingga wakaf benda bergerak kurang popular dan implikasinya terhadap program wakaf di Indonesia.

2.

Pada dasarnya, pasar modal syariah adalah bagian dari pasar modal umum yang aktivitasnya melibatkan jual beli saham, sukuk, dan reksadana. Aktivitas keuangan tersebut menjadi bagian dalam perbuatan muamalah juga yang mana memiliki makna mengatur hubungan antar sesama manusia. Kegiatan pasar modal termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah Islam. Namun praktik pasar modal syariah dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip dasar hukum Islam.

 

Pertanyaan:

Dari pernyataan di atas silakan analisis dan kemukakan pendapat tentang prinsip dasar yang dijadikan tolak ukur dalam praktik pasar modal syariah serta dasar hukum yang mengikat.

3.

Pak Pujiono dan Ibu Pujiana memiliki seorang putri bernama Pujiani. Saat Pujiani berusia 3 tahun Pujiono dan Pujiana memutuskan untuk bercerai dan hak asuh (hadhanah) anak jatuh kepada Ibu Pujiana, namun setahun berselang diketahui bahwa Ibu Pujiana murtad dari Islam, sehingga hak pengasuhan anak berpindah kepada Pak Pujiono.

 

Pertanyaan:

1.        Berdasarkan kasus di atas, analisislah peralihan hak asuh dilihat dari perbuatan hukum tersebut.

2.        Kemukakan syarat apa saja yang harus dipenuhi sehingga dapat menjadi hadhin.

 Jasa Start 10k persoal full word wa aja 081230272694

No.

Soal

1

Bahwa tujuan utama seleksi adalah untuk mencapai keakurasian prediksi mengenai orang yang tepat menjadi karyawan organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu prediktor yang dihasilkan dari kegiatan spesifikasi jabatan dan akan digunakan dalam keputusan seleksi calon karyawan maka harus valid. Maka tugas Anda, gambarkan dan jelaskan secara singkat hubungan antara analisis jabatan dengan validitas prediktor!

2

Pada umumnya karyawan ingin diperlakukan secara adil didalam pengupahan. Keadilan dalam pengupahan dibedakan dalam tiga jenis, yaitu keadilan internal, eksternal, dan individual. Jelaskan cara mengadakan keadilan eksternal dalam pengupahan dan jelaskan secara singkat metode yang umum digunakan!

 Jasa Start 10k persoal full word wa aja 081230272694

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "JAWABAN Real valid, dan ber referensi "

Posting Komentar